Bos PMUI Buka Suara soal Isu IPO Gagal

Direktur Utama PMUI, Agus Susanto pasca-listing di gedung BEI Kamis (10/7). FOTO - EmitenNews.com/Akhmad Jiharka.
EmitenNews.com - Gonjang-ganjing seputar proses penawaran umum perdana saham (IPO) PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk. (PMUI) akhirnya diklarifikasi langsung oleh Direktur Utama, Agus Susanto. Ia menegaskan bahwa kabar batalnya IPO PMUI atau tidak terserapnya saham hanyalah miskomunikasi yang membesar di ruang publik.
“Kalau gosip ya susah, Pak. Kalau katanya-katanya—itu yang membuat bias. Padahal semua proses IPO ini sudah dilalui secara reguler dan resmi,” ujar Agus saat ditemui usai pencatatan perdana saham PMUI di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (10/7).
Meski saham PMUI langsung melemah hingga menyentuh Auto Rejection Bawah (ARB) ke level Rp153 dari harga perdana Rp180, Agus membantah keras isu yang menyebut hanya 25% saham terserap dan sisanya harus dibeli oleh shareholder atau manajemen.
“Investor strategis sudah masuk sebelum 7 Juli. Tidak ada saham yang diserap manajemen, itu tidak diperbolehkan. Kalau tidak terserap, IPO tidak bisa terjadi. Tapi ini buktinya listing,” tegasnya.
Agus juga memastikan bahwa proses IPO dilakukan dengan skema full commitment bersama penjamin pelaksana emisi, KISI, dan tidak ada pelanggaran kontrak atau wanprestasi seperti yang ramai diberitakan.
“Kontrak kami itu full commitment. Tapi bukan berarti kalau harga turun lalu emiten disalahkan. Semua proses sudah disetujui OJK dan berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Agus meminta publik untuk fokus pada prospek bisnis PMUI, bukan isu spekulatif. “Saya bukan artis, saya pengusaha UMKM dari Cirebon. Mohon bantu kami fokus ke bisnis, pungkasnya.
Related News

Lagi, Madhani Kurangi Jutaan Saham Grup Bakrie (DEWA)

Grup Harita (NCKL) Ludeskan Dana IPO Rp9,65 T, Telisik Rinciannya

Paruh Pertama 2025, Penjualan Mobil ASII Melorot 12,98 Persen

Bebas Jebakan PKPU, Ini Reaksi Sari Kreasi Boga (RAFI)

Obligasi dan Sukuk Rp2,5T Jadi Largest Milestone Entitas Surge (WIFI)

AgenBRILink Kuasai 67 Ribu Desa, Perkuat Inklusi Keuangan RI