EmitenNews.com - Realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 19.741 unit rumah subsidi per 26 Februari 2026. Penyaluran tersebut melibatkan 25 bank penyalur, serta 21 asosiasi pengembang yang tersebar di 339 kabupaten/kota di 33 provinsi seluruh Indonesia.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho mengemukakan hal tersebut dalam keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Capaian hingga akhir Februari 2026 itu, setara 5,64 persen dari target pemerintah tahun ini yang mencapai 350.000 unit rumah.

Heru mengemukakan, realisasi pada dua bulan pertama, Januari-Februari 2026 ini menjadi indikator awal komitmen dalam mempercepat penyaluran FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah. 

Yang jelas dalam catatan BP Tapera, penyaluran FLPP tiap bulan terus meningkat. Januari realisasi sebanyak 7.312 unit dan realisasi Februari sebanyak 12.429 unit. Peningkatan realisasi mencapai 69,98 persen.

Dari 43 bank yang bekerja sama dengan BP Tapera tahun 2026, penyaluran sampai Februari 2026 tersebut melibatkan 25 bank penyalur, serta 21 asosiasi pengembang yang tersebar di 339 kabupaten/kota di 33 provinsi seluruh Indonesia.

BP Tapera sangat mengapresiasi semangat bank penyalur dan pengembang dalam membangun rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain dukungan luar biasa dari Bank Penyalur dan Pengembang, BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR, khususnya melalui penyaluran KPR subsidi FLPP.

"Dukungan penuh ekosistem perumahan dan sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mengatasi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan,” kata Heru lagi.

BP Tapera mendata, secara geografis, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran FLPP tertinggi, yakni 4.902 unit rumah atau 24,83 persen dari total nasional. 

Berikutnya Sulawesi Selatan 1.838 unit (9,31 persen), Jawa Tengah 1.633 unit (8,27 persen), Banten 1.388 unit (7,03 persen), dan Sumatera Selatan 1.208 unit (6,11 persen).

Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi tercatat sebagai wilayah dengan realisasi tertinggi, yakni 1.322 unit rumah (6,69 persen). 

Kemudian disusul Kabupaten Bogor 835 unit (4,22 persen), Kabupaten Karawang 683 unit (3,45 persen), Kabupaten Maros 556 unit (2,81 persen), dan Kabupaten Tangerang 542 unit (2,74 persen).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan untuk membangun ratusan rumah susun (rusun) subsidi pada tahun 2026 ini.

“Kita pastikan ratusan rumah subsidi rusun kita bangun tahun ini, tahun 2026,” kata Menteri PKP dalam acara “Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Strategis Sektor Perumahan Tahun 2026” di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Pemerintah, dan para pemangku kepentingan terkait, tengah mematangkan aturan terkait rusun subsidi agar implementasi target ini dapat berjalan baik dan adil.

“Rusun kita matangkan aturan, kita pertemuan terus dengan para pengembang, kemudian juga perbankan, ada juga saya minta dilibatkan calon konsumen untuk memastikan ini berhasil,” ujar Ara, sapaan karib politikus Partai Gerindra itu.