EmitenNews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat hasil pemeriksaan pada Semester I Tahun 2026 mendukung penyelamatan keuangan negara sebesar Rp49,28 triliun. Dari total tersebut, porsi terbesar yakni senilai Rp39,26 triliun berasal dari pengungkapan permasalahan pada sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 yang dilansir Warta BPK pada Rabu (4/11/2026), BPK merangkum sebanyak 762 Laporan Hasil Pemeriksaan yang diselesaikan sepanjang semester pertama tahun tersebut. Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar pemberian rekomendasi untuk memulihkan keuangan negara sekaligus memperbaiki tata kelola di berbagai sektor pemerintahan Indonesia.

Secara rinci, angka penyelamatan Rp49,28 triliun tersebut terdiri atas Rp45,60 triliun dari permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Selain porsi BUMN sebesar Rp39,26 triliun, nilai ini mencakup Rp3,57 triliun pada pemerintah pusat serta Rp2,77 triliun pada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sumber penyelamatan keuangan negara berikutnya berasal dari pengembalian langsung ke kas negara, daerah, perusahaan, atau badan lainnya selama proses pemeriksaan berlangsung dengan total Rp1,80 triliun. Jumlah ini terdiri atas pengembalian dari pemerintah pusat sebesar Rp1,05 triliun, pemerintah daerah dan BUMD sebesar Rp740,93 miliar, serta BUMN dan badan lainnya sebesar Rp11,27 miliar.

Selain itu, BPK juga mendukung pemulihan keuangan negara melalui pemeriksaan investigatif yang mencatat indikasi kerugian negara sebesar Rp43,49 miliar. BPK turut melakukan penghitungan kerugian negara dengan nilai mencapai Rp2,21 triliun, serta memberikan rekomendasi pengawasan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor pengelolaan visa tenaga kerja asing dan perikanan tangkap.(*)