EmitenNews.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran (TA) sebesar Rp75,63 triliun. Anggaran tersebut akan akan diprioritaskan kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yaitu pembangunan infrastruktur ekonomi serta Proyek Strategis Nasional (PSN).


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan arah pembangunan pada RKP 2025 bertemakan "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ini terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang berdaya saing dan produktif, infrastruktur berkualitas untuk peningkatan produktivitas, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan.


Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) pada Kamis (6/6/2024).


"Kebijakan belanja bidang infrastruktur pada TA 2025 meliputi pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar dan ekonomi, mendukung pembangunan PSN termasuk pembangunan IKN, serta mendorong skema pembiayaan kreatif dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan peran badan usaha," kata Basuki dalam siaran persnya, Jumat (7/6/2024).


Rincian rencana kegiatan Kementerian PUPR tahun 2025 per unit organisasi yaitu untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp26,53 triliun dengan kegiatan prioritas seperti pembangunan 12 unit bendungan lanjutan, pembangunan irigasi seluas 2.000 hektare (ha), rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 15.000 ha, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai dengan panjang 32,5 kilometer (km), dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,5 meter kubik (m3) per detik.


Untuk bidang Bina Marga sebesar Rp32,31 triliun dengan kegiatan prioritas seperti peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 26 km, pembangunan jalan sepanjang 291 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2.064 m, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 324 m, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 558 km.


Kemudian preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.259 meter (m), preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km, preservasi rutin jembatan nasional sepanjang 548.513 m, revitalisasi drainase serta padat karya, serta dukungan Ibu Kota Nusantara (IKN) yaitu pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP), Jalan Tol IKN dan Jembatan Pulau Balang.


Kemudian kegiatan prioritas bidang Cipta Karya sebesar Rp10,48 triliun seperti pembangunan dan peningkatan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) sebesar 773 liter/detik, Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) untuk layanan 3.200 KK dan pengembangan kawasan permukiman seluas 110,7 ha.


Kegiatan prioritas Cipta Karya lain yaitu pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 8.300 meter persegi (m2), pengembangan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 10 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 17 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sekolah/madrasah sebanyak 56 unit, serta dukungan teknis lainnya.


Selanjutnya pada bidang Perumahan sebesar Rp4,53 triliun seperti pembangunan Rumah Susun, pembangunan Rumah Khusus, pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU), dan pembangunan rumah swadaya skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Anggaran sebesar Rp1,77 triliun juga dialokasikan untuk kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.(*)