Gandeng BPS, Kemenkop UKM Dorong Terciptanya Basis Data Tunggal Koperasi dan UKM

Pelaku UMKM. dok. SINDOnews.
EmitenNews.com - Pemerintah mendorong terciptanya basis data tunggal koperasi dan UMKM di Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023. Ini bagian dari upaya mendorong terciptanya basis data tunggal koperasi dan UMKM di Indonesia.
"Kami mengajak para kepala dinas yang membidangi koperasi dan UMKM, serta kepala BPS di seluruh provinsi agar saling berkolaborasi dalam melakukan proses updating data yang telah terkumpul," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Jumat (15/9/2023).
Dari hasil PL-KUMKM oleh Kemenkop UKM tahun 2022 diperoleh sembilan juta data UMKM by name by address. Selanjutnya tahun 2023 pendataan akan menyasar pada 215 kabupaten/kota di 32 provinsi (kecuali Provinsi DIY dan Bali) pada usaha nonpertanian baik yang menetap maupun tidak menetap.
Keberadaan data tunggal menjadi penting bagi 64 juta UMKM di Indonesia yang masih dihadapkan berbagai tantangan, antara lain akses pada pembiayaan, akses pasar, hingga teknologi informasi yang memadai.
"Untuk membantu pelaku UMKM mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM di Tanah Air, sekaligus untuk keperluan perencanaan dan evaluasi," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ketersediaan basis data tunggal koperasi dan UMKM yang mutakhir dan dikelola secara berkelanjutan sebagai single source of truth sangat vital bagi pemerintah dan pengguna data lainnya. ***
Related News

Investasi ke SBN Hingga 15 September Net Inflows USD432 Miliar

Lapangan Kerja Terbatas, Konsumsi Rumah Tangga TW III Masih Lemah

Postur APBN 2026 Disepakati; Defisit Rp689,1T atau 2,68 Persen PDB

Lagi, Harga Emas Antam Turun Rp8.000 per Gram

Perjanjian IEU-CEPA Segera Ditandatangani, Ini Harapan Indonesia

Pemerintah-DPR Sepakati Dana Transfer ke Daerah Ditambah Jadi Rp693T