Hadapi Penutupan Perbankan AS, Gubernur BI Nilai Sistem Keuangan RI Berdaya Tahan
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. dok. Koran Jakarta.
EmitenNews.com - Sistem keuangan Indonesia berdaya tahan dalam menghadapi dampak penutupan sejumlah bank di Amerika Serikat (AS) maupun pengetatan kondisi pasar keuangan global. Selain dari hasil uji ketahanan, menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, daya tahan perbankan Indonesia juga disebabkan oleh sangat terbatasnya eksposur langsung kepemilikan surat berharga dolar AS.
"Uji ketahanan atau stress test BI menunjukkan kuatnya perbankan Indonesia dalam menghadapi tekanan yang saat ini terjadi," ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan Nomor 40 di Jakarta, Rabu (10/5/2023).
Perry Warjiyo merinci, tekanan tersebut yakni baik dari risiko likuiditas, risiko pasar karena kenaikan imbal hasil (yield) surat berharga negara (SBN), volatilitas nilai tukar rupiah, maupun risiko kredit karena rendahnya rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL).
Daya tahan perbankan Indonesia juga disebabkan oleh sangat terbatasnya eksposur langsung kepemilikan surat berharga dolar AS. Meski demikian, BI terus memantau dan mewaspadai sejumlah tantangan yang dapat muncul ke depan.
Antara lain perlambatan ekonomi dunia, berlanjutnya permasalahan perbankan di AS, pengetatan pasar keuangan global, maupun perlunya implementasi Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk transformasi keuangan domestik.
Perry Warjiyo menegaskan, sinergi terus diperkuat dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), baik dalam memperkuat pencegahan krisis maupun mendorong kredit pembiayaan ke sektor riil. ***
Related News
Indonesia Pasar Otomotif Potensial, GIIAS 2024 Hadir 18-28 Juli
Kinerja Perbankan Syariah di Papua Tumbuh Positif, Simak Catatan OJK
Pertumbuhan Ekonomi 2024 Diprakirakan di Kisaran 4,7-5,5 Persen
Kemenperin Bongkar Kasus Penipuan Gunakan SPK Fiktif
Keluarga Besar Wisma 46 Gelar Program Donasi Panti Asuhan
KPK Periksa Enam Saksi Terkait Korupsi Pengadaan Barang di DPR