EmitenNews.com - Bank Tabungan Negara (BBTN) menggelar akad KPR 10 ribu unit rumah. Akad KPR massal itu, digeber serentak seluruh Indonesia pada Selasa, 8 Agustus 2023. Tindakan itu, menjadi komitmen BTN mendukung pemerintah merealisasikan Program Sejuta Rumah khususnya mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah layak.


Gelaran akad KPR Massal itu, dipusatkan di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Hadir Menteri BUMN Erick Thohir, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Komisioner BP Tapera Adi Setianto, Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu, jajaran dewan komisaris, dan direksi Bank BTN lainnya. 


Akad KPR dilakukan meliputi KPR Bersubsidi, KPR Nonsubsidi, pembiayaan syariah, dan KUR sejumlah 10 ribu unit. ”Akad Massal KPR serentak seluruh Indonesia selain mendukung Program Sejuta Rumah, juga menyemarakkan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2023. Kami ingin terus menjadi bagian penting pemerintah mensejahterakan rakyat dalam mewujudkan rumah layak huni,” tutur Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama Bank BTN. di Tangerang, Banten, Selasa (8/8).


BTN memiliki kepedulian tinggi untuk keberlanjutan berbagai program pemerintah termasuk program perumahan rakyat. Untuk itu, pelaksanaan Akad KPR Massal BTN serentak seluruh Indonesia wujud nyata mendukung keberlanjutan program perumahan rakyat. Saat ini, BTN juga fokus mendukung pemerintah mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan sarana transportasi massal atau transit oriented development (TOD). 


Akad KPR Massal dilakukan di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, karena perumahan tersebut dekat dengan Stasiun Tigaraksa, dan Stasiun Tenjo. ”Perumahan Puri Delta Tigaraksa ini sesuai dengan Konsep TOD, karena jarak dengan stasiun dekat sekali. Ini akan memudahkan mobilisasi mereka yang bekerja di Ibu Kota Jakarta,” tegas Nixon.


Sebagai bagian upaya mendukung keberlanjutan program perumahan rakyat, tahun ini BTN menarget penyaluran pembiayaan rumah subsidi baik KPR FLPP maupun KPR Tapera sekitar 182.250 unit senilai Rp26,77 triliun. Proyeksi BTN itu, sekitar 80 persen dari total target pemerintah 2023 baik KPR FLPP maupun KPR Tapera sekitar 230 ribu unit. 


Untuk mencapai target itu salah satunya berkolaborasi dengan BP Tapera meluncurkan produk Tabungan BTN Rumah Tapera. Produk tabungan itu, diharap dapat dimanfaatkan pekerja informal untuk mendapat pembiayaan rumah subsidi melalui kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).


”Kerja sama dengan BP Tapera akan mengakomodasi para pekerja sektor informal belum memiliki rumah melalui skema Saving Plan, sehingga diharap potensi pembiayaan rumah untuk sektor informal dengan skema saving plan akan menambah sekitar 5.000 unit setara dengan potensi penambahan penyerapan nilai pembiayaan sekitar Rp800 miliar hingga akhir tahun ini,” ucapnya.


BTN juga sangat concern terhadap pemenuhan rumah untuk kaum milenial. Realisasi KPR Subsidi periode 2020 hingga Juli 2023 didominasi kaum milenial sekitar 90,94 persen. Pada 2020 kaum milenial menyerap KPR Subsidi 92.448 unit senilai Rp13 triliun. Lalu, pada 2021 meningkat menjadi 96.700 unit senilai Rp13,728 triliun. Kemudian, pada 2022 kembali naik menjadi 123.133 unit senilai Rp18 triliun, dan pada Juli 2023 mencapai 62.672 unit senilai Rp9,4 triliun. 


Sementara itu, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengapresiasi BTN telah menginisiasi akad massal serentak 10 ribu unit. Akad massal serentak KPR BTN itu, sekaligus sebagai rangkaian kegiatan Hapernas 2023 bertema Melanjutkan Kolaborasi Mewujudkan Hunian Layak Berkelanjutan, dan Terjangkau untuk Semua. ”Tema itu, sejalan dengan tema akad massal karena kolaborasi, dan sinergi merupakan kunci penting bagi akselerasi pembangunan khususnya perumahan Indonesia," ujar Irwan.


Iwan berharap BTN mendorong skema pembiayaan lebih inovatif, dan kreatif khususnya bagi generasi milenial banyak bekerja sektor informal. Selain itu, Kementerian PUPR juga mendorong pengembang untuk bersama-sama meningkatkan kualitas rumah untuk rakyat salah satunya dengan konsep green housing, dan menciptakan ruang lingkungan hunian lebih asri.


Menteri BUMN Erick Thohir mengaku saat ini ada sekitar 81 juta milenial belum memiliki rumah, dan backlog perumahan mencapai 12,7 juta unit. Itu harus dicarikan solusi dengan meningkatkan kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta untuk membangun perumahan sesuai keinginan milenial.


”Tinggal strateginya. Tadi disampaikan kenapa dibangun di daerah sini, karena ada apa? Fasilitas kereta atau akses publik. Karena kita tidak mungkin suruh orang tinggal di rumah tapi transportasi publiknya enggak ada. Mau ga? Ga mau kan. Makanya tadi saya lihat, bahkan ada yang usia 20 tahun, udah beli rumah. Artinya apa? Mereka tau ini kebutuhan sangat penting. Mereka punya uang sedikit nabung lalu beli rumah. Dan katanya apa? Ini investasi," katanya.


Erick berharap generasi muda era sosial media luar biasa ini, tidak lupa membeli rumah sebagai kebutuhan mendasar. Jangan sampai lebih banyak melakukan kegiatan belanja, dan gaya hidup yang akhirnya kebutuhan memiliki rumah malah jadi tidak terpenuhi,  habis dipakai untuk hal-hal tidak berguna.


“Tadi saya sampaikan, almarhum ayah saya Haji Muhamad Tohir itu merangkak. Ketika beliau membeli rumah pertama kecil, rumah ibu saya, dan kaka saya. Beliau bilang, rumah itu ketika dibuka rumahnya bukan hanya rumah tapi harapan untuk hidup lebih maju lagi. Nah karena kita penting yang namanya keluarga baik, tentu membangun rumah yang baik, dan layak huni," pungkasnya. (*)