EmitenNews.com - Ibu Kota baru yang tengah digarap oleh Pemerintah bakal dilakukan secara cepat. Bersamaan dengan kepindahan kantor presiden dan wakil presiden, tiga kementerian akan pindah lebih dulu ke ibu kota baru negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Tiga kementerian itu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan.


"Jika kantor presiden dan wakil presiden pindah sebelum 2024, tentu beberapa kementerian, baik misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan, minimal public office yang akan pindah ke IKN," ujar Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Velix Vernando Wanggai dalam diskusi publik RUU IKN bersama Universitas Indonesia, Jakarta, Selasa (21/12/2021).


Megaproyek IKN senilai total Rp 501 triliun ini dikabarkan bakal groundbreaking pada awal 2022, setelah pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang (UU). Selanjutnya, IKN yang baru akan mulai dibangun pada tahun depan. Adapun pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim mulai tahun 2024.


Proyek pembangunan dari Ibu Kota Baru itu melibatkan Empat emiten BUMN konstruksi, yaitu PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT PP Tbk (PTPP), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) bersiap menyambut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru pada tahun depan, dengan melakukan perapihan posisi likuiditas dan meningkatkan inovasi.


ADHI secara tegas menyampaikan bahwa perseroan siap menangkap seoptimal mungkin setiap peluang di megaproyek IKN. “Saat ini, ADHI masih dalam proses persiapan dan kajian,” kata Farid Budiyanto Corporate Secretary ADHI 


WSKT akan berpartisipasi pada proyek IKN bersama dengan perusahaan lainnya. Untuk itu, Waskita memastikan kesiapannya secara operasional maupun likuiditas.


Perihal likuiditas sudah dimitigasi melalui dukungan pemerintah dalam bentuk kredit modal kerja sindikasi sebesar Rp 8,08 triliun yang mendapatkan jaminan pemerintah. Selain itu, pada akhir tahun ini, perseroan berpotensi memperoleh dana Rp 4 triliun dari penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue, di luar dukungan penyertaan modal negara (PMN) yang sebesar Rp 7,9 triliun.


“Di megaproyek IKN, WSKT akan fokus pada proyek-proyek infrastruktur dasar yang di-cover state budget seperti jalan, jembatan, infrastruktur air, dan infrastruktur dasar lain yang kami fokuskan pada program 8 streams penyehatan Waskita,” ujar Corporate Secretary WSKT Julius Caesar Samosir.


Sementara itu, Wika juga akan berpartisipasi aktif dalam proyek IKN. Direktur Utama Wika Agung Budi Waskito berharap pemindahan IKN ke Kaltim dapat segera direalisasikan. Sejauh ini, menurut Agung, memang belum ada diskusi khusus terkait IKN karena itu domain pemerintah. Meski demikian, WIKA terus berinovasi agar nantinya bisa dikembangkan lebih baik di IKN.


Begitu juga dengan PP dan Adhi Karya. Mereka juga antusias dalam menyambut pembangunan awal megaproyek IKN di Penajam Paser Utara, Kaltim tersebut. Corporate Secretary PP Yuyus Juarsa mengungkapkan, pembangunan IKN sejalan dengan kapabilitas PP di bidang konstruksi dan investasi. PP akan membidik sektor-sektor yang sesuai dengan lini bisnis yang dimiliki perseroan seperti gedung, infrastruktur, energi, dan lain-lain.


Menurut dia, sebagai perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang konstruksi, PTPP telah memiliki berbagai pengalaman dalam membangun proyek-proyek di berbagai daerah termasuk di Provinsi Kaltim. Selain berpengalaman, PP memiliki sumber daya di wilayah Kaltim, salah satunya peralatan berat. Ditambah, perseroan mempunyai banyak SDM unggul dan tersertifikasi. “Dengan sumber daya tersebut, tentunya kami telah siap untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN,” tutup Yuyus.