EmitenNews.com - Jangan hujat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam kebijakan impor beras tahun 2021. Pasalnya, opsi mendatangkan beras dari luar untuk memenuhi cadangan Bulog mencapai stok 1 juta-1,5 juta ton itu, sudah diputuskan pada Desember 2020. Ketika itu, ia belum menjadi Mendag Kabinet Indonesia Maju. Meski begitu, ia akan bertanggung jawab jika kebijakan impor itu dinilai salah, bahkan sampai mundur.

 

"Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan. Saya mesti mengambil keputusan tidak populer. Kalau memang salah, saya siap berhenti. Tidak ada masalah," kata Mendag Muhammad Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (22/3/2021).

 

Di hadapan anggota dewan, Lutfi menjelaskan, saat ditunjuk Presiden Joko Widodo memperkuat kabinet Indonesia Maju, sudah ada putusan soal impor beras itu. Presiden Jokowi bersama Wapres Ma'ruf Amin, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/12/2020) sore mengumumkan penunjukan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto yang baru setahun menjabat.

 

Nah, notulen rapat di tingkat kabinet yang diputuskan sebelum Lutfi menjabat itu, meminta Bulog pada tahun 2021 menambah cadangan atau iron stock sebanyak 500.000 ton beras. Pada notulen disebutkan pengadaannya bisa dipenuhi dari impor. Karena itu, sebagai Mendag baru, ia menghitung jumlah stok beras pemerintah di Bulog. Dari situ diketahui beras cadangan Bulog hanya sekitar 800.000 ton. Sebanyak 270.000-300.000 ton dari stok tersebut, hasil impor tahun 2018. Beras sisa impor tiga tahun lalu itu berpotensi mengalami penurunan mutu. Artinya, tanpa menghitung beras impor, stok beras Bulog hanya berkisar 500.000 ton. 

 

Di sisi lain, urai Lutfi, penyerapan gabah oleh Bulog belum optimal pada masa panen raya. Hingga saat ini serapan gabah setara beras baru mencapai 85.000 ton dari perkiraan seharusnya mendekati 500.000 ton. "Ini menyebabkan stok Bulog saat ini jadi yang paling rendah dalam sejarah."

 

Rendahnya penyerapan tersebut dikarenakan aturan teknis yang mesti dipatuhi Bulog dalam membeli gabah petani. Menurut Permendag Nomor 24 Tahun 2020, gabah harus dengan kadar air maksimal 25 persen dan seharga Rp4.200 per kilogram. Jadi, hanya gabah dengan persyaratan seperti itu, yang bisa diserap oleh Bulog. Padahal, dengan curah hujan tinggi saat ini kualitas beras petani rata-rata memiliki kadar air berlebih.

 

Sementara itu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memohon maaf karena tak bisa menolak kebijakan impor beras pada tahun ini. Menteri SYL menyampaikan hal itu di sela rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (18/3/2021). Ketika itu, rapat sudah memasuki sesi akhir jelang pembacaan kesimpulan, Syahrul meminta adanya perubahan draf kesimpulan yang hendak bacakan. 

 

“Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah c.q. Menteri Pertanian menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton yang akan dilakukan saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah.” demikian bunyi salah satu poin dalam draf awal kesimpulan rapat yang sedianya akan dibacakan. 

 

Namun, Mentan Syahrul menginterupsi dan menyampaikan sejumlah penjelasan. Akhirnya, draf kesimpulan berubah karena penghapusan poin kesepakatan antara DPR dan Menteri Pertanian terkait penolakan impor. "Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah c.q. Kementerian Pertanian bahwa produksi beras periode Januari sampai Mei 2021 surplus atau memenuhi konsumsi dalam negeri. Sehingga Komisi IV DPR RI menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah."