Indonesia Gunakan Perangkat Fiskal Dalam Rangka Atasi Perubahan Iklim
EmitenNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan di tengah proses pemulihan ekonomi nasional Indonesia juga menghadapi tantangan serta peluang untuk menerapkan transisi energi. Menurutnya, transformasi menuju emisi karbon yang lebih rendah menimbulkan risiko lain, terutama bagi tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka menengah.
“Indonesia saat ini juga sedang mempersiapkan lapangan kerja menuju transisi hijau, yang akan diselaraskan dengan kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia, termasuk kebijakan dan program kita menuju visi Indonesia 2045," kata Menkeu pada diskusi bertajuk Embedding Climate Change into Asia's Recovery Strategy, Kamis (30/09).
Menkeu mengatakan bahwa Indonesia telah menggunakan semua perangkat fiskal yang dapat mengintegrasikan pemulihan ekonomi dengan upaya mengatasi perubahan iklim, yakni dengan penerbitan Sustainable Development Goals (SDGs) Bond.
“Tujuan dari obligasi ini adalah untuk membiayai program SDG termasuk perubahan iklim. Ini adalah penerbitan SDGs Bond konvensional pertama di Asia dan ini juga menunjukkan kepemimpinan kami serta komitmen yang kuat terhadap keuangan berkelanjutan dan juga target SDG," ujarnya.
Menurut Menkeu, isu terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan tidak dapat diselesaikan oleh negara secara individual. Untuk itu, Indonesia secara aktif mendorong komitmen dan tindakan bersama secara global dalam berbagai forum internasional, termasuk pertemuan G20, dimana Indonesia menjadi presidensi pada tahun 2022.
“Di G20, Kami memiliki kelompok kerja kerja baru yang bertujuan untuk merumuskan tindakan nyata, yaitu melalui pengembangan lingkungan yang memungkinkan memobilisasi pembiayaan Internasional," ucapnya.
Menkeu menjelaskan bahwa kelompok kerja G20 tersebut telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan peta jalan (roadmap) keuangan berkelanjutan. Peta jalan ini dirancang untuk membentuk pandangan bersama tentang prioritas meningkatkan keuangan berkelanjutan dan untuk mendukung tujuan SDGs 2030 serta Paris Agreement.
“Kami akan melanjutkan dan mengawasi roadmap ini untuk kepresidenan G20 berikutnya pada tahun 2022 untuk membuat kemajuan dalam membimbing negara-negara menuju transisi keuangan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan keadaan nasional kami,” jelasnya.(fj)
Related News
Target Pajak Baru 76 Persen, Sisa Waktu Dua Bulan Ini Langkah DJP
CIMB Niaga Optimalkan Transaksi Mata Uang Lokal Antarnegara
BTN (BBTN) Paparkan Solusi Pencapaian Program 3 Juta Rumah
Tambah 10 Persen Saham Freeport Untuk RI, Tunggu Hitungan Investasi
Kemenkeu Dukung Pemanfaatan Lahan BLBI untuk Program Rumah Rakyat
Cadangan Devisa Oktober 2024 Naik USD1,3 Miliar Jadi USD151,2 Miliar