EmitenNews.com - Indonesia-Malaysia sepakat mempercepat kerja sama di semua bidang. Salah satunya, bekerja sama dalam pengelolaan Blok Ambalat, di Laut Sulawesi. Kawasan yang kaya akan minyak bumi dan gas (migas) ini telah mengalami sengketa batas wilayah sejak lebih dari lima dekade lalu.

Demikian salah satu pencapaian penting dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sejak kemarin, PM Anwar menjadi tamu kehormatan Presiden Prabowo. Kedua Kepala Negara berdialog penuh kekeluargaan, menyelesaikan berbagai permasalahan.

Dalam keterangan yang dikutip Sabtu (28/6/2025), Prabowo mengatakan, ia dan sahabatnya itu, di bidang bilateral membahas tentang kerja sama di lingkup perdagangan hingga pendidikan. Keduanya telah sepakat bahwa Indonesia-Malaysia akan mempercepat kerja sama di semua bidang.

Indonesia-Malaysia juga berkomitmen untuk bekerja keras menyelesaikan hal-hal yang telah menjadi masalah kedua negara. Salah satunya, mengenai perbatasan yang telah menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bertahun-tahun lamanya.

"Sebagai contoh kita sepakat hal-hal, masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis. Tapi prinsipnya kita sepakat mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak," kata Prabowo Subianto dalam siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (27/6/2025).

Presiden Prabowo mencontohkan, masalah Blok Ambalat di perairan Sulawesi. Keduanya sepakat bahwa sambil menyelesaikan masalah-masalah hukum, RI-Malaysia juga memulainya dengan menjalin kolaborasi ekonomi pengembangan bersama atau joint development.

"Sambil saling menyelesaikan masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development. Apa pun yang ditemukan di laut itu kita akan bersama-sama mengeksploitasi. Jadi, sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat masing-masing," terang Prabowo.

Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim mengatakan, baik Malaysia maupun RI masing-masing memiliki tanggung jawab untuk mengangkat martabat negara, ekonomi, investasi, perdagangan, hingga pendidikan.

"Ini adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan, dan spesial. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu yang berbangkit, termasuk isu maritim, isu sempadan," ujar Anwar Ibrahim.

Kedua negara masih dapat menyelesaikan masalah sengketa

Menurut Anwar Ibrahim diperlukan langkah agar kedua negara masih dapat menyelesaikan masalah sengketa, namun saat bersamaan bisa tetap mengoptimalkan sumber daya yang ada bersama-sama. Dalam kasus Blok Ambalat, misalnya, melalui kerja sama joint development.

"Kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan, dari segi hukum dan peraturan undang-undang, tidak ada halangan untuk kita segerakan kerja sama ekonomi. Termasuk yang disinggung tadi, joint development authority," ujarnya.

Dalam penilaian Anwar Ibrahim, persoalan tersebut masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk selesai secara tuntas, bahkan bisa hingga dua dekade lagi. Oleh karena itu, waktu dimanfaatkan dengan optimal agar kedua negara juga bisa segera menuai hasil.

Seperti diketahui, Blok Ambalat merupakan area perairan seluas 15.235 kilometer per segi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Wilayah itu, berdekatan dengan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia.

Wilayah tersebut telah menjadi area konflik antara Indonesia dengan Malaysia sejak lama. Salah satunya karena Blok Ambalat memiliki potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama cadangan migas.

Berdasarkan informasi yang ada, satu titik tambang di Ambalat yang menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Ini hanya sebagian kecil. Data yang ada menunjukkan, Ambalat memiliki titik tambang, setidaknya sembilan. Disebut-sebut kandungan migasnya bisa dimanfaatkan hingga 30 tahun.

Asal tahu saja, sengketa Blok Ambalat bahkan telah terlihat sejak tahun 1979. Kala itu, Malaysia memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di perairan Ambalat sebagai titik pengukuran zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka. Dalam peta itu, Ambalat pun diklaim milik Malaysia, hingga memancing protes dari Indonesia.