EmitenNews.com - Pemerintah Indonesia memperbarui landasan dan memperpanjang kerja sama ekonomi dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) untuk lima tahun ke depan.


Selain ekstensi Framework of Cooperation Agreement (FCA), kedua belah pihak yang diwakili Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Corman meluncurkan Program Kerja Bersama (Joint Work Programme/JWP) sebagai panduan kerja sama kedua pihak selama tahun 2022-2025 di Bali (14/07).


Siaran pers Kemenkeu menyebutkan penandatanganan ini merupakan rangkaian Pertemuan Tingkat Deputi (Finance and Central Bank Deputies/FCBD Meeting) dan Pertemuan Tingkat Menteri (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG Meeting) ketiga di Nusa Dua, Bali.


JWP ini bukan pertama kalinya untuk Indonesia dan OECD, JWP pertama pada tahun 2015-2016 telah membawa hasil yang signifikan, khususnya di bidang tata kelola yang baik. Di periode 2017-2018, JWP berfokus pada reformasi iklim usaha dan pertumbuhan dinamis, kebijakan sosial dan pertumbuhan inklusif, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pertumbuhan hijau.


JWP juga membantu Indonesia dalam menerapkan komitmennya di bawah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Sedangkan JWP yang keempat ini akan mendukung Indonesia dalam mendorong reformasi kebijakan sesuai agenda prioritas pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), mencapai pemulihan yang resilien dan berkelanjutan dari krisis Pandemi Covid-19, dan mendekatkan pada standar kebijakan dan praktik OECD.


Program ini akan fokus pada beberapa isu prioritas, yaitu kebijakan makroekonomi, kepatuhan pajak dan tata kelola yang kuat, iklim investasi dan digitalisasi, sumber daya manusia dan inkluisi sosial, serta pembangunan berkelanjutan.


Indonesia merupakan mitra strategis yang menjadi bagian dari 11 badan OECD, 15 instrumen legal di antaranya terkait UMKM, pertanian, perpajakan, makroekonomi, dan ekonomi digital. Di samping itu, terdapat banyak riset, publikasi, reviu, dan basis data OECD terkait Indonesia.


Hubungan kerja sama Indonesia dengan OECD berjalan sejak tahun 2007, dimana OECD menetapkan Indonesia sebagai salah satu mitra strategis, bersama dengan Brasil, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan. Area kerja samanya mencakup, kebijakan perpajakan yang lebih memberikan kepastian pada dunia usaha, kebijakan makroekonomi yang kuat, dan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik.


Sebagai informasi tambahan, Indonesia merupakan negara mitra strategis OECD pertama yang menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Sama pada tahun 2012. Kemitraan yang telah terjalin selama ini berperan sebagai penggerak penting untuk meningkatkan kerja sama yang lebih jauh, termasuk dilaksanakannya peluncuran Program Regional Asia Tenggara pada tahun 2014 untuk mendukung kawasan ASEAN dalam prioritas domestik, reformasi kebijakan, dan upaya integrasi regional yang pada akhirnya memunculkan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Blueprint).(fj)