EmitenNews.com - Sedikitnya ada 17 kementerian/lembaga/badan/komisi yang dapat diisi anggota Polri. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meneken Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri.

Dalam keterangannya kepada pers, Jumat (12/12/2025), Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan peraturan tersebut mengatur mekanisme pengalihan jabatan anggota Polri aktif dari organisasi dan tata kerja Polri ke jabatan organisasi dan tata kerja kementerian/lembaga.

Pengalihan jabatan anggota Polri tersebut berdasarkan beberapa regulasi. Pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Trunoyudo menyebutkan, terdapat regulasi pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri pada Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya yang masih memiliki kekuatan hukum mengikat setelah amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Kedua, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada Pasal 19 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pusat tertentu dapat diisi oleh anggota Polri.

Kemudian, terakhir, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Trunoyudo mengatakan, pada Pasal 147 disebutkan bahwa jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pusat tertentu dapat diisi oleh anggota Polri sesuai kompetensi.

Lalu, pada Pasal 153 diatur bahwa PPK instansi pusat yang membutuhkan anggota Polri untuk menduduki jabatan tertentu pada instansi pusat, mengajukan kepada Kapolri dengan tembusan kepada menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Polri juga mengatur mekanisme pengalihan jabatan melalui penerbitan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025.

Berikut 17 kementerian/lembaga yang boleh dimasuki anggota Polri sesuai putusan Kapolri

  1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan 
  2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
  3. Kementerian Hukum 
  4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 
  5. Kementerian Kehutanan 
  6. Kementerian Kelautan dan Perikanan 
  7. Kementerian Perhubungan 
  8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
  9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
  10. Lembaga Ketahanan Nasional 
  11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
  12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
  13. Badan Narkotika Nasional (BNN) 
  14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
  15. Badan Intelijen Negara (BIN) 
  16. Badan Siber Sandi Negara (BSSN) 
  17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan anggota Polri tidak boleh lagi mengisi jabatan sipil. Kalaupun harus mengisi posisi di luar Polri, harus pensiun dini.

Jadi, Kapolri tidak lagi dapat menugaskan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. Polisi aktif harus mundur atau pensiun untuk dapat menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian. 

Hal ini tercantum dalam putusan perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 28 Ayat (3) dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Permohonan ini diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite. 

Mahkamah menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur mengatakan bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” sama sekali tidak memperjelas norma Pasal 28 ayat (3) UU Polri yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud. 

Hakim mengatakan, adanya frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” telah mengaburkan substansi frasa “setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri. 

Menurut MK perumusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian. 

Hal ini juga dinilai bisa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di luar institusi kepolisian.