EmitenNews.com - Ini persoalan serius. Mitra dagang utama Indonesia, China, menyampaikan keberatan terhadap iklim investasi di Tanah Air yang memberatkan. Per Mei 2026, Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce/CCC) telah menyampaikan keberatan serius kepada Presiden Prabowo Subianto. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera merespon. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan persoalan kebijakan persyaratan retensi devisa wajib atau Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang diprotes Kadin China itu, seharusnya tidak menjadi persoalan. Pasalnya, pemerintah tetap mengedepankan kepentingan nasional sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Kebijakan DHE SDA dirancang fleksibel dan telah disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Pemerintah juga memberikan sejumlah pengecualian agar likuiditas perusahaan tetap terjaga.

"Kalau perusahaan nanti yang tidak pinjam uang di Indonesia terbebas dari DHE SDA ada pengecualin seperti itu. Jadi harusnya China tidak ada masalah," kata Menkeu Purbaya kepada pers, di Kementerian Keuangan, Selasa (12/5/2026) sore.

Rencananya aturan baru mengenai DHE SDA berlaku 1 Juni 2026. Akan tetapi, Purbaya belum bisa memerinci detail aturan baru yang mewajibkan eksportir menempatkan dana hasil ekspor di perbankan Himbara serta mengonversi maksimal 50% ke mata uang rupiah tersebut. Aturan tersebut hingga kini belum terpublikasikan.

Purbaya juga merespons keluhan investor China mengenai kenaikan pajak dan pungutan, termasuk tarif royalti mineral hingga bea keluar yang disebut meningkat. Purbaya menegaskan sumber daya mineral merupakan aset strategis nasional sehingga kebijakan fiskal harus tetap melindungi kepentingan negara.

"Belum dikenakan karena baru rencana. Biar saja tapi kami akan mementingkan kepentingan negara kita," tegas Purbaya.

Menurut Purbaya hubungan investasi Indonesia dan China bersifat timbal balik. Pemerintah Indonesia, kata dia, juga telah menyampaikan keluhan kepada pihak pengusaha China ihwal praktik bisnis yang tidak sesuai aturan atau ilegal.

"Saya udah komplain ke mereka banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal. Saya minta China perbaiki itu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya. Tidak ada masalah," tutur Purbaya.

Menteri Bahlil Lahadalia Jawab Tidak ada Masalah