Terakhir, pemerintah juga mengawal rights issue PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS). Namun saham baru KRAS tidak akan serap oleh pemerintah. Dengan demikian, porsi kepemilikan pemerintah dapat berkurang dari 80 persen menjadi 60 persen.

 

“Rights issue ini dipakai untuk dana pengembangan usaha yang akan terjadi tanpa partisipasi pemerintah, harapannya publik akan mengambil porsinya tanpa partisipasi pemerintah,” katanya.