EmitenNews.com - Jangan jadikan cuaca ekstrem sebagai kambing hitam dalam bencana banjir di Jawa Tengah, dan mungkin juga di berbagai wilayah di Tanah Air akhir-akhir ini. Bagi Pakar lingkungan dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Benny Danang Setianto  menyebut bencana banjir di Jawa Tengah terjadi karena perubahan iklim dan cuaca ekstrem, jelas hanya pengalihan isu. 

“Alasan semacam itu hanyalah kambing hitam atas kegagalan kebijakan dalam mitigasi bencana,” urai Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan (FITL) Unika Soegijapranata, Benny Danang Setianto seperti dikutip Kompas, Jumat (30/1/2026).

Benny menegaskan, hujan ekstrem tidak terjadi tanpa alasan. Tingginya intensitas hujan merupakan dampak dari kerusakan vegetasi dan perubahan permukaan bumi yang masif. "Hujan ekstrem itu dari mana munculnya? Itu akumulasi penguapan karena permukaan buminya berubah, resapan airnya berubah, dan vegetasinya hilang. Lalu yang disalahkan hujannya. Ini tidak bisa, itu kan dampak."

Menurut Benny, pemerintah kerap menjadikan perubahan atau krisis iklim untuk menghindari tanggung jawab atas gagalnya kebijakan dalam mencegah bencana. Deforestasi Artikel Kompas.id "Seolah-olah wah, ini pasti gara-gara perubahan iklim. Tapi lupa, krisis iklimnya karena apa? Ini saving the blame. Kita memang tidak bisa mencegah hujan ekstrem, tapi kita sangat bisa mencegah peralihan fungsi lahan. Kenapa itu yang tidak dilakukan?" 

Peristiwa banjir bandang dan longsor di lereng Gunung Slamet mendapat sorotan khusus Benny. Menurutnya, alam di sana tidak mampu menahan debit air karena hilangnya vegetasi. Ia menilai, hal ini diakibatkan izin-izin pertambangan maupun alih fungsi lahan lainnya. 

Benny juga mengkritik standar ganda dalam penegakan hukum lingkungan. Dia mengkhawatirkan penetapan Gunung Slamet sebagai Taman Nasional nantinya justru melarang masyarakat memanfaatkan alam untuk bertahan hidup. “Kalau rakyat kecil ambil kayu langsung ditangkap. Tapi ketika persetujuan lingkungan diberikan untuk penambang besar di kawasan yang sama, seolah-olah sah-sah saja.”

Respons pemerintah dalam menghadapi bencana cenderung dengan solusi infrastruktur di hilir yang dinilai tidak menyentuh akar masalah. Misalnya, dengan meninggikan jalan saat terjadi banjir. "Problemnya pada air, tapi yang dilakukan malah infrastruktur jalan yang dibenahi. Sering kali kita miss di situ."

Benny mendorong agar pemerintah serius menunjukkan komitmen dalam penegakan aturan tata ruang. Dengan begitu, ketika sebuah kawasan ditetapkan sebagai hutan lindung, maka fungsinya harus dikembalikan dan tak mewajarkan kerusakan demi kepentingan ekonomi. 

"Tegakkan saja. Kalau itu hutan lindung, ya tegaskan. Jangan sampai rakyat kecil yang disasar duluan, sementara ada sesuatu yang lebih besar (korporasi) yang harusnya dikendalikan tapi justru kalah oleh kepentingan ekonomi," tegas Benny Danang Setianto. ***