EmitenNews.com - Bambang Susantono tidak sepenuhnya lepas dari urusan pencarian investor untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, meski telah mundur sebagai Kepala Otorita IKN. Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2024 yang ditandatangani pada 11 Juni 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana lewat pesan tertulis di  Jakarta, Kamis (13/6/2024), menjelaskan soal pengangkatan Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN itu.

Sebagai Utusan Khusus Presiden, Bambang Susantono bertugas mendorong masuknya investasi asing di IKN dan membantu pelaksanaan market sounding pembangunan IKN dalam pertemuan ekonomi bilateral maupun internasional. Termasuk tugas lain yang berkaitan dengan kerja sama internasional pembangunan IKN yang diberikan Presiden.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan memberikan penugasan baru untuk Bambang Susantono sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan di IKN. Presiden menilai, Bambang memiliki pengalaman dalam kerja sama internasional yang dapat bermanfaat untuk Negara.

"Karena memang pengalaman beliau di internasional kita manfaatkan sebesar-besarnya bagi kebaikan Negara," ujar Presiden.

Seperti diketahui Bambang Susantono, sebagai Kepala OIKN bersama Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala OIKN, mengundurkan diri. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan pengunduran diri keduanya itu, pada 3 Juni 2024. Presiden menerima surat pengunduran diri Dhony Rahajoe terlebih dahulu, kemudian menyusul dari Bambang Susantono.

Presiden kemudian mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

Penugasan khusus bagi Bambang Susantono itu menarik. Pasalnya, pengunduran dirinya bersama Dhony Rahajoe di tengah percepatan pembangunan tahap pertama IKN Nusantara, menimbulkan polemik ramai. Apalagi, karena secara resmi pemerintah menganggap Bambang-Dhony berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Polemik makin ramai setelah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak dapat menyembunyikan kekesalannya atas eks pimpinan Otorita IKN itu. Menko LBP terang-terangan menuding sebagai pimpinan, keduanya tidak bisa bekerja dengan baik. Karena masih meninggalkan problem pembebasan lahan, yang menurut LBP tinggal dieksekusi, tetapi tidak bisa dijalankan di lapangan dengan baik. ***