EmitenNews.com - Polisi akan menunda sementara proses hukum yang melibatkan peserta pemilu 2024. Untuk itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menerbitkan Surat Telegam (ST) dengan nomor: ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024. 

 

Kepada pers, Jumat (13/10/2023), Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan, aturan itu dikelurkn untuk menjaga situasi selama pemilu berlangsung tetap kondusif. 

 

“Memang sudah ada petunjuk melalui STR tersebut bahwa dalam rangka menjaga kondusivitas untuk kegiatan pemilu ini. Kita tunda dulu sehingga tidak memengaruhi nantinya ada kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaannya,” ujar Irjen Sandi Nugroho.

 

Namun menurut Sandi Nugroho, penyidik di lapangan akan tetap melakukan gelar perkara untuk menentukan kasus yang menyeret nama peserta Pemilu 2024 perlu dihentikan sementara atau tidak. “Itu juga akan kita putuskan melalui dengan hasil gelar perkara maupun hasil dari perkembangan di lapangan nantinya.”

 

Salah satu perkara yang sudah menerapkan perintah Kapolri ini adalah Polda Jawa Tengah. Kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Eks Ketua Partai Gerindra Semarang Joko Santoso kepada kader PDI Perjuangan telah dihentikan sementara.

 

Seperti diketahui, pada Jumat (8/9/2023), beredar rekaman CCTV dugaan penganiyaan Joko Santoso kepada Suparjianto yang merupakan kader PDIP, di Jalan Cumi-Cumi Kampung Bandarharjo, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

 

Pada 4 Oktober 2023, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, untuk sementara waktu kasus dugaan penganiayaan Joko Santoso dihentikan. "Ya sementara kita hentikan."

 

Terkait kasus Joko Santoso, penyidik sedang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang untuk memastikan terlapor benar terdaftar menjadi calon legislatif (caleg). ***