EmitenNews.com — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan inflasi yang diukur atas Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2022 akan meningkat hingga mencapai 4,2 persen, jauh meningkat jika dibandingkan dengan inflasi 2021 yang di angka 1,87 persen.

 

"Namun inflasi inti dan ekspektasi inflasi masih bisa terkendali di dalam kisaran dua persen sampai empat persen pada tahun ini dan tahun depan," ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Seminar bertajuk "Managing Inflation to Boost Economic Growth" yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (15/6).

 

Dengan demikian hal tersebut menjadi cerminan koordinasi fiskal dan moneter yang sangat kuat, di mana fiskal meningkatkan subsidi sehingga tidak semua kenaikan harga energi dan komoditas dunia berdampak kepada inflasi dalam negeri dan BI ikut berpartisipasi dalam pembiayaan anggaran negara untuk tahun ini.

 

Koordinasi tersebut, kata dia, berhasil menahan dampak dari kenaikan harga komoditas yang tinggi baik harga energi maupun harga pangan dunia terhadap inflasi di Tanah Air. Kondisi Indonesia, lanjutnya, tentunya berbeda dengan negara-negara lain yang kini sedang mengalami lonjakan inflasi yang tinggi hingga mencapai dua digit.

 

Menurut Perry Warjiyo, langkah pemerintah dalam meningkatkan subsidi khususnya Premium, diesel, listrik, LPG, dan meningkatkan bantuan sosial sangat membantu menyikapi kenaikan harga energi dan pangan dunia.

 

"Sementara harga-harga Pertamax, Pertalite, dan bahan bakar non-subsidi itu memang naik," jelasnya.

 

Di sisi lain Perry Warjiyo menuturkan pada tahun ini BI juga masih berpartisipasi dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp224 triliun untuk pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan.

 

Untuk pengalokasian dana tersebut, bank sentral menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah apakah sebagian akan digunakan untuk membiayai peningkatan subsidi dalam konteks menahan dampak dari kenaikan harga komoditas dan inflasi global terhadap inflasi dalam negeri agar dapat dikendalikan.