EmitenNews.com - Indonesia tetap akan melarang ekspor bahan mentah. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak takut dimusuhi negara lain karena kebijakan ini. Kebijakan tersebut dijalankan sebagai upaya mewujudkan Indonesia menjadi bangsa besar dan maju dengan mengelola sumber daya alam yang melimpah secara optimal.

 

“Alihkan menjadi barang jadi, atau setengah jadi. Meskipun risikonya kita dimusuhi banyak negara lain," kata Presiden Jokowi dalam Rakernas Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2/2023).

 

Rakornas PAN yang digelar di Hotel Padma Semarang, Minggu (26/2/2023) itu juga dihadiri, para menteri Kabinet Indonesia Maju, kader dan petinggi PAN, serta ribuan kader dan sejumlah kepala daerah. 

 

Jokowi mengungkapkan, saat menghentikan ekspor nikel pada 2020, pemerintah Indonesia digugat Uni Eropa dan kalah. Meski begitu, Indonesia tak bergeming dan terus menggulirkan kebijakan larangan ekspor nikel. "Kalau kita kalah, ragu, dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapan pun negara ini tidak akan jadi negara maju. Kita harus terus melawan. Ya kita kalah, tapi terus maju ajukan banding atas keputusan itu."

 

Juni tahun ini, Jokowi berencana menghentikan ekspor Bauksit. Sebelumnya, 90 persen ekspor bauksit lari ke China. Jokowi bahkan mengaku siap bila harus menghadapi potensi adanya gugatan dari China. Selanjutnya secara bertahap, Jokowi akan menghentikan ekspor bahan mentah timah, tembaga, emas dan lainnya. 

 

"Kita pasti akan dimusuhi oleh banyak negara yang bergantung bahan mentah dari kita. Apa pun risikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap melanjutkan hilirisasi ini," urai Presiden Jokowi.

 

Penghentian ekspor bahan mentah mendatangkan keuntungan besar bagi Indonesia. Jokowi menyebutkan, hal itu tampak dari nilai ekspor. Ekspor bahan mentah nikel terakhir meraup Rp17 triliun. Setelah diolah sebagai bahan jadi dan setengah jadi, kini ekspor nikel mencapai Rp450 triliun. Dari situlah negara mendapatkan penghasilan dari pajak.

 

Mulai dari pajak penghasilan, pajak PPN, pajak karyawan, penerimaan negara bukan pajak, dapet bea ekspor, kalau kita ikut di perusahaan itu seperti di Freeport kita dapat dividen, dapat royalti. Dari situlah masuk penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. ***