EmitenNews.com - Kabinet gemuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah diantisipasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mbak Ani yang bakal ikut dilantik sebagai menkeu lagi, sudah mengantisipasi penyusunan kabinet, termasuk pembentukan Kementerian Lembaga (KL) baru pada pemerintahan periode 2024-2029. Ekonom Celios sebelumnya menghitung kabinet gemoi Prabowo akan membebani anggaran negara.

"Sebetulnya di APBN ada antisipasi program-program Presiden termasuk dari sisi line up kabinetnya," ungkap Sri Mulyani awal pekan lalu, dikutip Jumat (18/10/2024)

Seperti sudah ramai diberitakan, Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setidaknya akan berisi 108 orang. Mereka terdiri atas 49 nama yang dipanggil ke Kertanegara pada Senin (14/10/2024), dan 59 nama yang dipanggil Prabowo ke lokasi yang sama pada Selasa (15/10/2024). Akan ada 49 kementerian, dan lembaga. Sejumlah kementerian terdiri atas menteri, dan 2-3 wakil menteri.

Jumlah orang dalam kabinet ini yang cukup banyak menimbulkan sorotan dari banyak pihak, termasuk peneliti dan akademisi. Besarnya kabinet Prabowo dan Gibran ini menimbulkan kekhawatiran terhadap beban keuangan negara.

Selama penyusunan APBN 2025, Sri Mulyani menjelaskan pertemuan dengan Prabowo sudah dilakukan secara reguler. Begitu juga dengan tim yang mewakili kabinet mendatang. Salah satu pembahasannya adalah nomenklatur baru.

"Kita bantu semaksimal mungkin kementerian-kementerian yang berubah nomenklaturnya dan dari sisi pembagian tugasnya supaya mereka tidak butuh waktu lama untuk bekerja lebih efektif," tegas Sri Mulyani.

Kabinet Prabowo berpotensi menciptakan pemborosan anggaran

Sebelumnya, ekonom dan peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi kabinet gemuk, yang mencapai 49 kementerian, dan badan, itu akan memboroskan anggaran negara hingga Rp1,95 triliun. Beberapa kementerian disebutkan bakal memiliki lebih dari dua wamen. Antara lain, Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam keterangannya Kamis (17/10/2024), Peneliti Celios Galau D Muhammad mengatakan pembagian jabatan ini berpotensi menciptakan pemborosan anggaran yang signifikan. Semakin banyak menteri, wakil menteri yang diangkat, urai dia, berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung.

“Termasuk pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ucap Galau D Muhammad.