Kasus Korupsi di Kementan, KPK Panggil SYL Besok untuk Diperiksa Sebagai Saksi
Syahrul Yasin Limpo. dok SINDOnews.
EmitenNews.com - Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan menghadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim KPK memanggil mantan menteri pertanian itu, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada Rabu (11/10/2023). KPK berharap SYL memenuhi panggilan, sebagaimana janjinya untuk kooperatif.
"Benar, tim penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi, Syahrul Yasin Limpo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/10/2023).
Syahrul Yasin Limpo akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk melengkapi alat bukti dalam berkas perkara yang tengah disidik komisi antirasuah itu.
"Pemanggilannya dalam kapasitas sebagai saksi, tentu sebagai bagian dari kebutuhan melengkapi alat bukti dalam berkas perkara penyidikan perkara tersangka lain," katanya.
Ali Fikri mengungkapkan, penyidik KPK berharap agar Syahrul Yasin Limpo dapat memenuhi pemanggilan tersebut sebagaimana komitmennya untuk kooperatif menjalani proses penyelesaian perkara.
"Kami harap yang bersangkutan dapat hadir, sesuai dengan komitmennya yang akan selalu kooperatif mengikuti seluruh proses penyelesaian perkara dimaksud," imbuh Ali.
Pada 19 Juni 2023, KPK telah memanggil Syahrul Yasin Limpo untuk menjalani pemeriksaan. Ketika itu, sebagai menteri pertanian, SYHL hadir memenuhi panggilan komisi antirasuah.
Ketika itu, usai memenuhi panggilan itu, Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa ia siap untuk bersikap kooperatif serta menyatakan siap hadir kapan pun dibutuhkan KPK.
"Akan kooperatif, kapan pun dibutuhkan saya siap hadir," ujar politikus Partai NasDem itu kepada pers, di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (19/6/2023).
Related News
KPK Ingatkan Risiko Tata Kelola Investasi Rp6,74T di Kawasan Industri
Waspadai Potensi Godzilla El Niño di Indonesia, Ini Peringatan BRIN
Gedung di Atas 4 Lantai Wajib Setor Akses CCTV, Pemprov DKI Cari Ini
Teruskan Pesan Gubernur, BKD Kaltim Jamin Masa Kerja 11.881 PPPK
Lindungi Anak di Ruang Digital, Panggilan Kedua Untuk Meta dan Google
Pekerjakan TKA Ilegal, PT SBI di Kepri Kena Sanksi Denda Rp330 Juta





