Kasus Korupsi Investasi Bodong PT Taspen, KPK Sita Rp2,4 Miliar
Ilustrasi pelayanan PT Taspen. Dok. PT Taspen.
EmitenNews.com - KPK melakukan penggeledahan terkait kasus korupsi investasi fiktif alias bodong di PT Taspen. Dari penggeledahan pada 30-31 Oktober, di sebuah rumah di Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan serta kantor di kawasan Jakarta Selatan itu, komisi antirasuah menyita uang tunai Rp2,4 miliar.
"Penggeledahan pada dua rumah salah satu Direksi PT IIM yang berlokasi di Koja Jakarta Utara dan juga rumah salah satu Mantan Direktur PT Taspen yang beralamat di Jakarta Selatan serta pada satu perusahaan terafiliasi dengan PT IIM yang berlokasi di wilayah SCBD Jakarta," kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).
KPK juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Selain itu, KPK menyita Rp2,4 miliar yang diduga merupakan fee broker pada kasus tersebut.
"Selain itu di tanggal 31 Oktober 2024, KPK telah melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp2,4 miliar. Uang tersebut merupakan fee broker atas kegiatan investasi PT Taspen dengan Manager Investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan," kata dia.
KPK mengapresiasi pihak yang mau bekerja sama dalam mengungkap kasus ini. Dia juga mengingatkan seluruh pihak bersikap kooperatif dalam pengusutan perkara ini.
"Sebaliknya pun bagi pihak-pihak yang tidak bersikap kooperatif tentu KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan undang-undang agar pemulihan kerugian negara dapat maksimal," ujarnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius NS Kosasih sebagai tersangka kasus korupsi investasi fiktif alias bodong di PT Taspen. Perkara ini yaitu dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019. ***
Related News
Jaksa Tuntut Harvey Moeis 12 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp210M
Muncul Munas PMI Tandingan, JK Laporkan Agung Laksono ke Polisi
KPK Ungkap Isi LHKPN Para Pejabat Memprihatinkan, Terindikasi Suap
Menkes Pastikan, 2025 Tidak ada Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Aklamasi, Jusuf Kalla Kembali Terpilih Pimpin PMI
Cegah Potensi Kecelakaan, Kemenhub Gelar Mudik Gratis Angkutan Nataru