EmitenNews.com - Sekaya apakah Kepala Desa Kohod Arsin Bin Sanip, dan staf? Bukan apa-apa. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa sang kades dan staf diberi waktu 30 hari, untuk membayar denda administratif sebesar Rp48 miliar terkait pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, yang bermasalah itu. Sang kades siap membayar sanksi administratif itu. 

"Itu maksimum 30 hari Kepala Desa Kohod dan staf harus bayar. Dan dia menyatakan sanggup membayar dalam pernyataan itu," kata Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Seperti ditulis Antara, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan hal itu ketika anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendalami soal kasus pagar laut Tangerang dalam sesi pendalaman pada rapat kerja tersebut. Ia meminta penegasan kepada Menteri Trenggono mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut di Tangerang tersebut.

Dengan nada tidak percaya, Daniel Johan menanyakan kepada Trenggono apakah Kepala Desa Kohod merupakan pelaku utama dalam pembangunan pagar laut tersebut sesuai hasil pemeriksaan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Saya hanya ingin penegasan. Apakah dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh KKP, pelaku yang membangun pagar laut adalah Pak Kades. Jadi, Pak Kades pelaku yang membangun?" tanya Daniel kepada Menteri Trenggono.

Menanggapi pertanyaan Daniel, Trenggono mengonfirmasi bahwa Kepala Desa Kohod dan staf aparatnya memang merupakan pelaku yang membangun pagar laut tersebut.

Trenggono menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan KKP menunjukkan bahwa Kepala Desa Kohod dan stafnya mengaku telah membangun pagar laut tersebut.

"Pak Kades dan staf aparatnya. Iya, mereka mengaku dan itu dibuat dalam surat pernyataan," jawab Menteri Trenggono.

Seperti tidak puas, Daniel kembali menegaskan bahwa pihaknya memerlukan hasil pemeriksaan, bukan hanya pernyataan dari Kepala Desa Kohod dan stafnya terkait dengan pembangunan pagar laut tersebut. "Kami enggak butuh pernyataan Pak, tetapi hasil pemeriksaan."

Seperti berusaha meyakinkan, Menteri Trenggono kembali menjawab dan memastikan bahwa hasil pemeriksaan memang menunjukkan bahwa Kepala Desa Kohod dan stafnya bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut, sesuai dengan pernyataan mereka. "Iya, hasil pemeriksaan seperti itu."

Kepada Menteri Trenggono, Daniel lalu mempertanyakan terkait dengan para pelaku sudah membayar denda tersebut atau belum.

Trenggono menjelaskan bahwa Kepala Desa Kohod dan stafnya belum membayar denda Rp48 miliar karena penetapan denda baru dilakukan kemarin.

Kendati demikian, Trenggono menegaskan bahwa pihaknya memberi batas waktu maksimal 30 hari bagi Kepala Desa Kohod dan stafnya untuk membayar denda administratif yang telah ditetapkan.

Trenggono memastikan bahwa Kepala Desa Kohod dan stafnya telah menyatakan sanggup membayar denda tersebut dalam surat pernyataan yang mereka buat meskipun pembayaran belum dilakukan.

Sebelumnya Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan ada dua pelaku pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dua orang itu, kata dia,kepala desa inisial A dan perangkat desa inisial T. Hal ini terungkap usai KKP menggelar investigasi untuk mengusut pemilik pagar laut. 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa," kata Sakti, dalam rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025). ***