EmitenNews.com - Presiden Prabowo Subianto mempercayakan kementerian BUMN kepada Erick Thohir. Menteri BUMN kabinet Jokowi itu, sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin (21/10/2024). Erick mengungkapkan, perusahaan pelat merah harus bekerja lebih keras, profesional dan transparan. Ia berencana memangkas BUMN hanya menjadi 30.

"Salah satunya mungkin kalau kami dari BUMN, kita lihat salah satunya bagaimana peran kerjasama kita dengan swasta, harus terus ditingkatkan, sejalan dengan transformasi blueprint kita jumlahnya BUMN hanya 30, menuju ke sana," kata Menteri BUMN Erick Thohir, di Kementerian BUMN, Senin (21/10/2024).

Dengan begitu diharapkan pasar akan semakin terbuka dan terjadi keseimbangan. Meski begitu, Menteri Erick, memastikan keberpihakan pemerintah kepada UMKM agar didorong terus berkembang.

"Dengan market yang terbuka, keseimbangan itu terjadi, antara swasta, UMKM, dan juga investasi luar maupun dalam negeri, ini yang kita coba seimangkan. Tapi kita pastikan keberpihakan kepada UMKM harus didorong terus, karena itu jadi fondasi yang kita lihat," tegasnya. 

Satu hal Menteri Erick Thohir menyoroti jumlah entrepreneur yang hanya berjumlah 3,4% dari populasi. Kondisi itu, jauh lebih rendah dari negara lain yang bisa sampai 5-8%. Erick berharap peran BUMN bisa didorong untuk membuat enterpreneur naik kelas, serta mendorong kerja sama dengan pihak swasta.

"Yang lainnya kita terus membangun ekosistem,swasembada pangan, walaupun kita mensupport Menteri Pertanian, karena kita ada pupuk, mesti tepat waktu, sasaran, apalagi juga ada digitalisasi," tutur Erick.

Untuk energi baru terbarukan, saat ini sudah banyak investasi yang masuk. Misalnya, dari Pertamina hingga PLN. 

Erick menilai hilirisasi menjadi program yang tidak terhindarkan dan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Mengutip Antara Selasa (5/3/2024), Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa kementeriannya telah merancang peta jalan untuk periode 2024-2034 terkait rencana konsolidasi perusahaan pelat merah. Termasuk memangkas perusahaan jumlah BUMN menjadi 30.

“Kalau bisa BUMN berjumlah 30-an. Sekarang menjadi 41 pun baru tahun ini. Ke depan 30-an,” ucap Erick Thohir kepada wartawan di sela-sela acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa.

Penting diketahui, sejak awal menjabat pada 2019, Erick telah merencanakan pengurangan jumlah BUMN. Pada Juni 2020, Kementerian BUMN telah mengurangi jumlah entitasnya dari 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan.

Perampingan dilakukan sebagai bagian dari program restrukturisasi BUMN, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN.

Dalam pandangan Erick Thohir, BUMN harus memiliki tiga pilar. Pertama, BUMN harus menjadi korporasi yang sehat agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak dan dividen.

Pilar kedua, BUMN harus memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Bali oleh pemerintah bekerja sama dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney merupakan salah satu upaya BUMN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pilar ketiga BUMN, adalah BUMN harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, apalagi saat ini sebanyak 92 persen dari total kredit ultra mikro dan mikro di Indonesia disalurkan oleh BUMN. ***