EmitenNews.com - Jangan salah. Suksesnya penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta pada Juni 2022, bukan untuk mengharumkan nama Gubernur Anies Baswedan. Ajang balap mobil listrik dunia itu, juga bukan untuk mempopulerkan Ibu Kota. Tetapi, menurut Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo, nama Indonesia akan berkibar di mata internasional.


"Kalau Formula E ini sukses, yang namanya bagus siapa? Anies? Enggak. Jakarta? enggak, tetapi Indonesia," ujar pria yang karib disapa Bamsoet ini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (28/11/2021).


Karena itu, menurut Bamsoet yang juga Ketua MPR, Formula E harus tetap diselenggarakan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan bahwa anggaran yang telah digelontorkan demi ajang mobil listrik itu harus kembali dalam bentuk kebermanfaatan ekonomi.


"Karena se-sen uang rakyat yang terlanjur dibayar ke Formula E harus kembali dalam bentuk kemanfaatan ekonomi. Ini adalah tugas kita semua," kata politikus Partai Golkar tersebut.


Bambang Soesatyo menegaskan, uang yang telah dibayarkan ke pihak penyelenggara ajang Formula E, tidak mungkin bisa kembali. Karena itu, menurut mantan wartawan ini, kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita bayarkan ini di luar urusan hukumnya. “Jadi, harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat kita.”


Bamsoet berkaca dari pelaksanaan seri World Superbike (WSBK) 2021 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, pelaksanaan WSBK tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.


"Kita lihat kemarin impact dari World Superbike di Mandalika, pertumbuhan ekonomi dalam seminggu di sana sampai 5 persen. Bukan hanya Lombok, tapi juga impact ekonominya sampai ke Bali," tutur dia.


Menurut Bambang, karena penyelenggaraan ajang balap dunia itu, hotel-hotel penuh, penerbangan penuh, restoran penuh, rumah-rumah penduduk banyak yang ditinggali oleh para turis. UMKM juga tumbuh dari penjualan merchandise, souvenir-souvenir. Jadi, kata dia, harus dilihat dari sisi itu.


Dengan cara berpikir seperti itu, Bambang Soesatyo mendorong agar Formula E tetap direalisasi untuk membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi untuk kemaslahatan bersama. "Ajang Formula E ini kita selamatkan dari sisi ekonominya, dari sisi manfaatnya. Soal ada proses-proses yang harus diselesaikan secara hukum silakan diselesaikan."


Sebelumnya Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiyah atau Imadya, menilai perencanaan ajang Formula E tidak transparan. Imadya, sapaan akrabnya mencontohkan, pembayaran commitment fee sebesar Rp560 miliar yang dirahasiakan. Padahal sumber dana commitment fee dari APBD DKI Jakarta, yang mestinya diketahui oleh seluruh pihak.


"Ini akibatnya jika dari awal prosesnya tidak transparan. Akan banyak sekali akrobat-akrobat politik yang akhirnya jadi kontraproduktif," kata Ima Mahdiah kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).


Imadya juga mempertanyakan bukti pemerintah pusat mendukung ajang Formula E. Menurutnya, itu hanyalah klaim Pemprov DKI semata. Sebaliknya, Ia meyakini pemerintah pusat tengah mengawasi pembayaran commitment fee yang dilakukan sejak 2019 itu. Politikus PDI Perjuangan ini mengaku, justru pemerintah pusat semakin mengawasi pelaksanaan pembayaran commitment fee yang justru dibayarkan oleh Dispora. Padahal yang bertanggung jawab seharusnya JakPro.


“Ini berpotensi melanggar PP 12 Nomor 2019 dan PP 56 Nomor 2018," kata Ima Mahdiah. ***