EmitenNews.com - Pemerintah merancang penyaluran kredit produktif berbasis kerakyatan hingga Rp400 triliun pada tahun 2027. Targetnya, kredit produktif berskala besar ini menjangkau 26 juta hingga 28 juta keluarga berpenghasilan rendah untuk mendorong daya beli dan literasi keuangan. Khususnya petani, nelayan, serta masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (24/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa penyaluran dana fantastis tersebut tidak akan bergantung pada instrumen tunggal, melainkan dibagi melalui tiga jalur pembiayaan utama.

Pertama, Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai tulang punggung utama. Saat ini plafon tahunan KUR yang berjalan sudah Rp300 triliun. 

Kedua, Kredit Perumahan yang dialokasikan untuk memfasilitasi kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan skema yang disesuaikan. 

Kemudian, ketiga, Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Sektor disiapkan khusus untuk memodernisasi peralatan kerja para petani dan nelayan agar produktivitas meningkat, dan kesejahteraannya meningkat. 

Pemerintah saat ini tengah mengkaji penyesuaian tingkat suku bunga kredit yang tepat agar tepat sasaran, untuk optimalisasi. Pemerintah juga memetakan kebutuhan spesifik dari masing-masing sektor ekonomi, seraya membuka peluang pelibatan lembaga di tingkat perdesaan seperti Koperasi Desa Merah Putih.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginginkan penyaluran kredit berskala  besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendongkrak produktivitas mereka. Pemerintah kemudian berencana menyalurkan kredit Rp400 triliun kepada 28 juta keluarga berpenghasilan rendah, termasuk para petani dan nelayan.

Kepala Negara menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre Kemayoran Jakarta, Kamis (22/10/2026).

"Rencananya saya ingin menyalurkan (kredit) Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka yang berada di perdesaan, daerah terpencil, tertinggal, juga di perkotaan berpenghasilan rendah. Sasarannya kurang lebih 28 juta keluarga," kata Prabowo.

Presiden berharap pemerintah mampu turut meningkatkan garis ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sejahtera berarti penghasilan rakyat secara riil harus meningkat, sehingga setiap keluarga di Indonesia harus memiliki daya beli yang nyata. ***