EmitenNews.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran izin konsesi lahan, khususnya yang memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Indonesia. Ia menengarai indikasi keterlibatan sejumlah perusahaan asing yang berulang kali melanggar aturan konsesi tanpa adanya sanksi tegas.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10).

Dalam arahannya, Kepala Negara mengungkapkan keprihatinannya atas berulangnya kasus kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan pihak pemegang izin konsesi. Pemerintah menegaskan tidak akan ragu untuk mencabut izin usaha bagi perusahaan yang terbukti berulang kali melanggar aturan demi mengembalikan ketertiban tata kelola lingkungan nasional.

"Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi, sudah belasan tahun ada yang melanggar, 3 kali, 4 kali. Melanggar 3 kali, 4 kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya udah gak usah lagi lah kalau 2 kali melanggar cabut aja," tegas Presiden Prabowo sebagaimana dikutip dari keterangan Sekretariat Negara pada Kamis (22/10).

Sebagai langkah antisipasi pascapencabutan izin, Presiden mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk mengidentifikasi serta menyiapkan sumber daya manusia lokal. Langkah ini penting agar generasi muda Indonesia yang memiliki kapasitas dapat mengambil alih pengelolaan perkebunan dan lahan konsesi secara mandiri.

Selain penertiban izin konsesi lahan, Presiden Prabowo juga memaparkan langkah pemerintah dalam membenahi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola ekonomi nasional, mulai dari pembenahan BUMN hingga penindakan tegas terhadap pelanggaran izin konsesi lahan.

Langkah efisiensi BUMN dan penertiban konsesi dilakukan untuk memastikan seluruh kekayaan alam dikelola demi kesejahteraan rakyat.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyoroti penataan BUMN yang telah mengonsolidasi dan menutup sekitar 360 entitas tak efisien. Pemerintah menargetkan penutupan hingga 700 BUMN merugi atau yang terindikasi memalsukan laporan keuangan hingga Desember mendatang.

"Dari 1.000 BUMN, 1.074, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining. Kita sudah kurang lebih 360, 364 ya, sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup," ujarnya.(*)