Beberapa perusahaan milik keluarga juga melantai di bursa. Beberapa di antaranya berhasil meningkatkan kinerja dari hasil IPO. Namun, ada juga yang sebaliknya tidak melakukan tindakan yang sesuai prinsip-prinsip governance sehingga merugikan pemangku kepentingan, utamanya pemegang saham dari masyarakat. 

 

Jadi pedoman keluarga pemilik bisnis

Memahami adanya kebutuhan tersebut, KNKG pada pertengahan tahun 2022 telah menerbitkan Pedoman Umum Governansi Bisnis Milik Keluarga Indonesia (PUG-BMKI). PUG-BMKI diharapkan menjadi pedoman keluarga pemilik bisnis dalam mengelola hubungan dan keputusan sebagai pemilik bisnis. Dengan begitu akuntabilitas peran keluarga pada entitas bisnis akan terbangun.

 

PUG-BMKI berisi prinsip-prinsip yang diikuti dengan rekomendasi dan panduan implementasinya. PUG-BMKI dijiwai oleh empat pilar governansi yaitu; perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Dengan struktur governansi seperti itu diharapkan bisnis milik keluarga yang menjalankannya akan terdorong menciptakan  peningkatan nilai bagi pemangku kepentingan secara jangka panjang dan berkelanjutan.

 

Dalam keterangannya yang dikutip Kamis (2/11/2023), Ketua AEI, Armand Wahyudi Hartono mengatakan, itulah yang perlu dilakukan dengan benar agar ada standar, walaupun meski sudah ada standar belum tentu benar. Tapi yang sudah menetapkan memang punya standar tertentu yg lebih berkelanjutan.

 

Tujuan dari ini bukan hanya ceklisnya yang diikuti tapi menjadi lebih banyak komunikasi dengan baik untuk lebih ISO dan SNI. Secara bisnis ataupun founder pasti memerlukan governance seiring dengan adanya suksesi dan diikuti sesuai perkembangan waktu dalam penyesuaian bisnis.

 

"Terakhir, bisnis yang dijalani harus memiliki dasar komunikasi yang baik, masuk akal dan profitabilitas," tutur Armand Wahyudi yang juga Wakil Direktur Utama BCA.

 

Menurut sebuah kajian, Dewan Pakar KNKG Natalia Subagjo, mengatakan Perusahaan keluarga di Indonesia memberikan 40 persen dari kapitalisasi pasar di Indonesia. Sayangnya, 70 persen dari perusahaan keluarga di Indonesia tidak bisa bertahan hingga generasi ke 2, apalagi ke tiga. Maka dari itu perlu adanya pedoman kebijakan governance agar secara bisnis bisa berkelanjutan.

 

Sementara itu, Andi Ilham Said mengungkapkan, kebijakan governance yang disusun oleh KNKG ini sebagai GPS untuk menentukan arah kebijakan jangka panjang tujuan dan strategi kebijakan bisnis sebuah perusahaan.