EmitenNews.com - Deretan nol di rupiah dari Rp10.000, Rp100.000, hingga Rp1.000.000 bukan sekadar angka, melainkan jejak panjang sejarah inflasi dan kebijakan ekonomi masa lalu. Karena itu, setiap kali wacana redenominasi muncul, pertanyaan utamanya bukan hanya “berapa nol yang akan dihapus?”, melainkan “apakah pondasi kepercayaan terhadap rupiah sudah cukup kuat untuk menanggung perubahan ini?”.

Redenominasi sendiri pada dasarnya adalah penyederhanaan nominal uang tanpa mengubah nilai riil. Seribu rupiah lama yang menjadi satu “rupiah baru” tetap memiliki daya beli yang sama. Gaji, harga barang, tabungan dan utang ikut dikonversi secara proporsional. Pada titik ini penting ditegaskan bahwa redenominasi bukan sanering (kebijakan pemotongan nilai uang yang mengurangi daya beli dan merugikan pemilik simpanan). Redenominasi tidak memangkas kekayaan, tidak menghilangkan nilai simpanan dan tidak menghapus kewajiban utang.

Jika dipahami secara teknis, redenominasi tampak sebagai urusan sederhana pada ranah moneter dan sistem pembayaran. Namun dalam praktiknya, hal ini jauh lebih dari sekadar mengatur ulang angka. Redenominasi adalah ujian besar bagi kredibilitas kebijakan dan kualitas komunikasi negara kepada warganya.

Pada hakikatnya, di sinilah letak kuncinya! sebelum memutuskan menghapus nol, kita perlu bertanya terlebih dahulu, apa sebenarnya arti strategis redenominasi bagi perekonomian Indonesia? dan prasyarat apa saja yang harus dipenuhi agar langkah ini menjadi momentum penguatan rupiah?. 

Mengapa Redenominasi Penting?

Pertama, redenominasi penting dari sisi efisiensi ekonomi. Angka yang terlalu panjang meningkatkan risiko salah tulis, salah input dan salah hitung di berbagai level, mulai dari transaksi ritel, pembukuan perusahaan, hingga sistem perbankan. Penyederhanaan nominal akan memudahkan pencatatan, mempercepat transaksi dan menekan biaya administrasi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kenyamanan dalam bertransaksi, baik tunai maupun non-tunai.

Kedua, redenominasi menyentuh aspek persepsi dan daya saing. Di mata pelaku usaha dan investor internasional, mata uang dengan denominasi yang lebih sederhana lebih mudah dibaca dan diperbandingkan. Nilai tukar yang saat ini ditulis dalam puluhan ribu rupiah per dolar, misalnya, akan terasa lebih “wajar” secara psikologis jika ditulis dalam satuan yang lebih kecil, lebih simple, meski nilai riilnya tidak berbeda sama sekali.

Ketiga, redenominasi dapat menjadi momen disiplin. Dengan menata ulang tampilan rupiah, pemerintah dan otoritas moneter seolah memberi janji yang dapat dikatakan tersembunyi bahwa setelah angka disederhanakan, inflasi akan dijaga tetap rendah dan stabil. Jika janji tak ditepati maka setiap kenaikan harga setelah redenominasi akan langsung terbaca jelas oleh publik, tanpa “tersamarkan” oleh deretan nol panjang.

Namun manfaat ini hanya akan terjadi bila prasyarat-prasyarat penting dipenuhi. Tanpa itu, redenominasi justru berisiko menimbulkan kebingungan, memicu pembulatan harga sepihak, bahkan memunculkan trauma terhadap kebijakan yang kontra produktif.

Prasyarat Redenominasi Sukses

Pertama, stabilitas makroekonomi dan inflasi yang rendah. Redenominasi hanya layak dilakukan ketika inflasi sudah konsisten rendah dan terkendali selama beberapa tahun, bukan sekadar “kebetulan” turun dalam jangka pendek. Publik harus yakin bahwa harga-harga tidak akan tiba-tiba melonjak setelah angka dipotong. Tanpa stabilitas ini, redenominasi mudah dicurigai sebagai upaya kosmetik menutupi pelemahan nilai rupiah.

Kedua, stabilitas politik dan konsistensi kebijakan. Redenominasi membutuhkan waktu persiapan yang panjang dan lintas rezim. Apabila situasi politik mudah bergejolak, atau arah kebijakan ekonomi kerap berubah mendadak, publik akan ragu “Apakah aturan main redenominasi akan konsisten dipegang sampai tuntas, atau sekadar proyek sesaat?” Ketenangan politik dan kejelasan arah kebijakan akan menjadi bagian tak terpisahkan.

Ketiga, sistem keuangan dan infrastruktur pembayaran yang siap. Menghapus nol berarti memodifikasi core banking system, mesin ATM, EDC, kasir ritel, aplikasi pembayaran, hingga sistem akuntansi. Semua itu membutuhkan uji konversi komprehensif, uji coba lintas industri serta rencana kontinjensi jika terjadi gangguan. Keberhasilan Indonesia membangun ekosistem pembayaran digital dapat menjadi modal kuat, asalkan dilakukan dengan pendekatan bertahap dan berbasis simulasi transparan.

Keempat, kerangka hukum dan regulasi harga yang jelas. Payung hukum redenominasi harus tegas mengatur masa transisi, tata cara penulisan harga, ketentuan pembulatan serta sanksi bagi pelaku usaha yang memanfaatkan kebingungan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Periode “harga ganda” di mana harga ditulis dalam rupiah lama dan rupiah baru perlu diatur sedemikian rupa agar cukup panjang untuk membangun kebiasaan baru, namun juga tidak terlalu lama hingga membingungkan.

Kelima, komunikasi publik dan literasi keuangan yang masif. Ini aspek yang sering diremehkan, padahal paling menentukan. Perbedaan antara redenominasi dan sanering harus dijelaskan berulang-ulang dengan bahasa yang sederhana, contoh konkret, dan media yang mudah diakses, seperti: infografik, simulasi, hingga kalkulator konversi di gawai. Keberhasilan bergantung pada seberapa besar publik merasa diajak mengerti.

Pada akhirnya, keberhasilan redenominasi tidak ditentukan oleh seberapa mulus proses penghapusan nol di lembar uang baru, melainkan oleh seberapa kuat kepercayaan publik setelah semuanya selesai. Redenominasi yang dilakukan dengan fondasi makro yang kokoh, sistem keuangan yang siap, aturan yang jelas dan komunikasi yang jernih dapat menjadi momentum untuk menegakkan disiplin, efisiensi dan modernisasi wajah mata uang rupiah.

Sebaliknya, jika prasyarat itu diabaikan, langkah yang semula dimaksudkan sebagai penataan justru berisiko dibaca sebagai gejala ketidakpastian baru. Rupiah tidak hanya membutuhkan angka yang lebih sederhana, tetapi juga narasi yang lebih meyakinkan bahwa negara mampu menjaga nilai di balik setiap lembar yang berpindah tangan.