EmitenNews.com - Sistem Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan masih bermasalah. Karena itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Presiden Prabowo melakukan audit terhadap sistem perpajakan berbiaya Rp1,3 triliun tersebut.

Audit perlu dilakukan. LBP menyoroti sistem inti perpajakan itu telah dikembangkan selama bertahun-tahun, namun masih mengalami kendala usai diimplementasikan. Terdapat sejumlah masalah dalam sistem tersebut, seperti mengalami down. Akibatnya, wajib pajak tidak bisa membuat faktur pajak dan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) terhambat.

“Ini perlu dilihat. Makanya, Presiden lakukan audit saja, kan boleh lihat di mana kurang lebihnya. Apalagi sekarang Coretax dikembalikan lagi pada sistem yang lama,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Masalahnya, rasio pajak Indonesia terbilang rendah, pada kisaran level 10 persen. Karena itu, patut menjadi sorotan dan dicari solusinya. 

“Kita harus bertanya kenapa tax ratio kita masih 10 persen saja, kenapa tidak bisa naik. Hal semacam ini perlu kita jawab dengan melakukan audit, sehingga kita tahu di mana masalahnya,” kata mantan Menko Maritim dan Investasi itu.

Dalam kesempatan sama, Penasihat Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengungkapkan rasio pajak atau tax ratio Indonesia masih stagnan di angka 10 persen, dan menjadi terendah di Asia Tenggara (ASEAN).

"Bahkan, sangat jauh di bawah standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), padahal kita ingin menjadi anggota OECD," katanya.

Menurut Bambang selama ini pemerintah hanya mengandalkan basis pajak atau pembayar pajak yang jumlahnya tidak seberapa besar dibandingkan jumlah penduduk Indonesia. Sehingga, tax ratio stagnan atau tidak beranjak naik.

Sebelumnya, mengatasi banyaknya keluhan atas operasional Coretax, akhirnya DJP dan DPR sepakat untuk menjalankan sistem Coretax secara paralel dengan sistem perpajakan yang lama.

Skenario tersebut antara lain fitur layanan yang selama ini sudah dijalankan secara paralel, yaitu pelaporan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2025 menggunakan e-Filing melalui laman Pajak.go.id. Kemudian penggunaan aplikasi e-Faktur Desktop bagi wajib pajak PKP tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

“Sebagai antisipasi dalam mitigasi implementasi Coretax yang masih disempurnakan, agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Politikus Partai Golkar itu, memberikan kesempatan kepada DJP untuk memperbaiki sistem Coretax hingga akhir masa lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Batas akhir masa pelaporan SPT bagi orang pribadi adalah 31 Maret 2025, sedangkan bagi wajib pajak badan adalah 30 April 2025.

Mencermati perkembangan yang ada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan terus memperbaiki sistem Coretax. DJP pun terus melakukan perbaikan dan melaporkan perkembangannya secara berkala.

Ada juga pihak yang meminta agar pengadaan sistem Cortax itu diaudit, dan diselediki mengingat biaya pembuatannya tergolong besar, tetapi tidak mulus dalam penerapannya. 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan secara resmi menetapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (Coretax) sebagai sistem perpajakan  di Indonesia sejak awal Januari 2025. Sayangnya, semenjak peluncurannya, masih banyak kendala dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait sistem baru tersebut. Masyarakat menyoroti biaya pembuatannya yang mencapai Rp1,3 triliun, melebihi pembuatan DeepSeek dan ChatGPT.

Seperti diketahui Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. ***