EmitenNews.com - Korupsi di Indonesia sudah gila-gilaan. Begitu massifnya sampai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengistilahkan ke mana saja mata memandang, tindakan kejahatan korupsi itu, ada, dan nyata. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mencontohkan tingginya potensi pendapatan negara bila celah korupsi di sektor pertambangan ditutup. 

 

Dalam sambutannya pada sarasehan tentang 'Isu Strategis dengan Tema Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan' di Hotel Grand Sahid, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023), Mahfud MD mengatakan, ke mana pun mata tertuju ada korupsi.

 

Mahfud mengutip ucapan mantan Ketua KPK Abraham Samad soal potensi korupsi di sektor pertambangan yang nilainya bisa untuk gaji setiap rakyat Indonesia per bulan. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Gilanya korupsi di negara kita ini, kata Mahfud.

 

"Sekarang Saudara noleh ke mana aja ada korupsi, kok. Noleh nih ke hutan ada korupsi di hutan. Noleh ke udara ke pesawat udara ada korupsi di Garuda. Asuransi ada asuransi. Koperasi korupsi. Semuanya korupsi," kata Mahfud.

 

Mahfud menguraikan pernyataan Abraham Samad, sekitar 10 tahun lalu. Intinya, ada informasi dari PPATK, Abraham Samad mengatakan kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap orang Indonesia itu bisa tiap bulan mendapatkan Rp20 juta tanpa kerja apa pun. Termasuk anak kecil.

 

"Abraham Samad yang menyampaikan itu. Jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan berapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya sehingga mengapa kita melakukan reformasi," imbuh Mahfud.

 

Kepada pers, Selasa (21/3/2023), Abraham Samad menjelaskan pernyataannya yang belakangan dikutip Mahfud MD itu. Abraham mengungkapkan, pernyataannya itu merujuk analisis yang pernah dilakukan KPK 10 tahun lalu. Bukan semata-mata korupsinya, tapi ada total lost. Jadi, seharusnya ada pendapatan negara dari sektor pertambangan, menjadi hilang. 

 

“Kalau itu dioptimalkan, tata kelola pertambangan diperbaiki, tutup celah korupsi, tutup celah penyimpangan lain, maka pemasukan negara dari sektor pertambangan itu kalau kita hitung bisa menggaji orang, ASN, polisi Rp20 juta," kata Abraham Samad.

 

Ada sejumlah langkah yang dilakukan saat Abraham masih memimpin KPK untuk menutup celah korupsi tersebut. KPK, saat itu telah membuat kesepakatan dengan sejumlah instansi untuk menyelamatkan pemasukan negara dari sektor sumber daya alam. KPK berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan.