IDXINDUST

 0.00%

IDXINFRA

 0.00%

IDXCYCLIC

 0.00%

MNC36

 0.00%

IDXSMC-LIQ

 0.00%

IDXHEALTH

 0.00%

IDXTRANS

 0.00%

IDXENERGY

 0.00%

IDXMESBUMN

 0.00%

IDXQ30

 0.00%

IDXFINANCE

 0.00%

I-GRADE

 0.00%

INFOBANK15

 0.00%

COMPOSITE

 0.00%

IDXTECHNO

 0.00%

IDXV30

 0.00%

ESGQKEHATI

 0.00%

IDXNONCYC

 0.00%

Investor33

 0.00%

IDXSMC-COM

 0.00%

IDXBASIC

 0.00%

IDXESGL

 0.00%

DBX

 0.00%

IDX30

 0.00%

IDXG30

 0.00%

ESGSKEHATI

 0.00%

IDXSHAGROW

 0.00%

KOMPAS100

 0.00%

PEFINDO25

 0.00%

BISNIS-27

 0.00%

ISSI

 0.00%

MBX

 0.00%

IDXPROPERT

 0.00%

LQ45

 0.00%

IDXBUMN20

 0.00%

IDXHIDIV20

 0.00%

JII

 0.00%

IDX80

 0.00%

JII70

 0.00%

SRI-KEHATI

 0.00%

IDXLQ45LCL

 0.00%

SMinfra18

 0.00%

KB Bukopin
Sinerco

Menkes Menduga Layanan BPJS Kesehatan Salah Sasaran, Ikut Biayai Konglomerat

24/11/2022, 20:01 WIB

Menkes Menduga Layanan BPJS Kesehatan Salah Sasaran, Ikut Biayai Konglomerat

BPJS Kesehata dok republika.

EmitenNews.com - Pemerintah menduga layanan BPJS Kesehatan salah sasaran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan mengecek 1.000 peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran tertinggi atau kelas satu. Ia mencurigai banyak konglomerat menggunakan BPJS Kesehatan untuk berobat. Seharusnya, layanan BPJS Kesehatan hanya untuk masyarakat miskin. Jika banyak orang kaya ikut menggunakan BPJS Kesehatan, menjadi tidak tepat sasaran.


Dalam keterangannya yang dikutip Kamis (24/11/2022), Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku sudah berdiskusi dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, untuk mengecek 1.000 orang yang expense-nya di BPJS.


“Saya mau tarik datanya itu cek PLN-nya bayarnya berapa kvA-nya, kalau kvA di atas 6.500 yang pasti orang yang salah. Saya sering sekali banyak orang dibayarin besar banyaknya mohon maaf konglomerat juga," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (22/11/2022).


Menurut Menkes Budi, pengecekan data 1.000 orang peserta BPJS Kesehatan kelas atas itu bisa melalui NIK, pembayaran listrik, atau limit kartu kredit. Jika misalnya terbukti ada catatan limit kartu kredit Rp100 juta, menurut Budi itu bukan orang yang tepat untuk dibiayai dari BPJS Kesehatan.


"Saya ingin minta dewan pengawas BPJS periksa siapa saja top 1.000. Lihat siapa yang spending-nya paling banyak, lewat NIK gampang dan listrik atau limit kartu kredit, itu bisa dilihat. Kalau dia nggak punya kartu kredit aman. Kalau limit kartu kreditnya Rp100 juta, orang itu berarti bukan orang yang tepat kita bayarin," jelasnya.


Ketidaktepatan sasaran layanan BPJS Kesehatan itulah yang menyebabkan keuangan BPJS Kesehatan negatif. Oleh karena itu, pemerintah membuat program integrasi asuransi swasta dengan BPJS Kesehatan yang bisa digunakan oleh orang kaya.


"Kerja sama dengan asuransi swasta mengkombinasikan pembayaran BPJS Kesehatan. Jadi tidak semua ditanggung BPJS khususnya untuk masyarakat berpenghasilan tinggi atau masyarakat mampu. BPJS Kesehatan kita prioritaskan ke masyarakat tidak mampu," kata Budi Gunadi Sadikin.


Idealnya program BPJS Kesehatan tidak terdapat kelas-kelas seperti sekarang. Lebih baik hanya satu kelas atau standar. Kalau BPJS mau dibikin sustainable, kelasnya harus standar, melayani seluruh masyarakat Indonesia menggunakan konsep universal health coverage.


“Itu standarnya satu, untuk nasabah-nasabah kaya, seharusnya bisa menambah dengan kombinasikan iuran jaminan asuransi BPJS dengan swasta, yang bersangkutan harus bayar sendiri," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. ***


Author: N A