EmitenNews.com - Pemerintah menganggarkan dana cadangan pembiayaan investasi tahun 2022 senilai Rp21,5 triliun yang akan disalurkan menjadi penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah BUMN. Sebagian akan disalurkan menjadi PMN untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebesar Rp1,98 triliun dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebesar Rp3,5 triliun. Dana sebesar Rp 7,5 triliun dicadangkan untuk PT Hutama Karya (HK).


Dalam keterangannya yang dikutip Senin (15/11/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dana cadangan HK semuanya menyangkut jalan tol mayoritas yang ada di Trans Sumatera. “Kemudian untuk BNI dan BTN saat mereka melakukan right issue, dalam rangka mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah."


Pernyataan Menkeu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, 6 November 2021 tersebut meluruskan simpang siur informasi tentang pembatalan PMN kepada BNI dan BTN. Penjelasan Menkeu Sri Mulyani mengenai dana cadangan PMN untuk BTN dan BNI saat rights issue dapat didengarkan pada link video rekaman RDP Komisi XI DPR . Kemenkeu yang disiarkan biro pers DPR sebagai berikut, di menit ke 25 hingga 30 https://www.youtube.com/watch?v=UHb-9pH1k-o 


Sejumlah anggota Komisi XI DPR yang mengikuti rapat dengar pendapat dengan Kementerian Keuangan pada 6 November lalu itu, menyatakan tidak ada sama sekali kata pembatalan PMN terhadap bank BUMN. Kepada pers, Ahad (14/11/2021), anggota Komisi XI DPR RI dari Partai PDIP, Hendrawan Soepratikno, memastikan, dalam presentasi, PMN untuk bank BUMN memang belum disampaikan. Menkeu menyatakan hal tersebut akan dibahas terpisah.


“Kami di Komisi XI DPR punya waktu 60 hari untuk melakukan asesmen dan pendalaman," kata Hendrawan Soepratikno kepada pers.


Sebelumnya, dalam rapat kerja antara Komisi VI dengan Kementerian BUMN pada 22 September lalu, DPR menyetujui PMN untuk sejumlah BUMN. Di antaranya BTN dan BNI. Rinciannya, BNI mendapatkan alokasi Rp3,5 triliun dan BTN Rp1,98 triliun. Pimpinan Komisi VI, Rabu (22/9/2021, Arya Bima mengatakan, Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2022 untuk BTN dan BNI.


BTN dan BNI pun telah menyiapkan rencana aksi korporasi rights issue pada tahun 2022. Maklum keduanya adalah perusahaan go public sehingga penyertaan modal dari pemerintah dilakukan melalui skema rights issue dengan melibatkan seluruh pemegang saham.


PMN ini merupakan program negara dalam memperkuat permodalan BTN dan BNI guna menjalani sejumlah tantangan ke depan, termasuk program pemerintah. Hingga akhir September 2021, BTN memiliki rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 17,97 persen  dan BTN BNI sebesar 19,9 persen.


Bank BNI berencana melakukan aksi korporasi anorganik dengan mengakuisisi Bank Mayora demi menghadirkan bank digital. Selain itu, BNI juga mendapatkan penugasan untuk memperkuat bisnis internasional.


Sementara itu BTN masih berjibaku dalam program sejuta rumah dan terus menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Jika program FLPP ini terus berjalan maka ekspansi kredit dari BTN diperlukan permodalan kuat. ***