EmitenNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan berbagai strategi fiskal sebagai instrumen penting dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan selama dan pasca pandemi.


Hal itu disampaikan Menkeu secara daring dalam acara the 2nd International Conference on Muslim Economy and Business 2023 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada Rabu (10/05).


Menkeu mengatakan, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% selama 6 kuartal terakhir secara berturut-turut. "Hal ini sungguh luar biasa mengingat ekonomi global justru sedang menghadapi pelemahan. Kinerja Indonesia berjalan relatif baik atau bahkan mendekati sangat baik", ujarnya.


Ia menyebut, capaian impresif pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu buah dari kinerja APBN sebagai instrumen fiskal yang terus bekerja keras dalam situasi extraordinary selama dan pascapandemi.


"Kebijakan fiskal, yaitu APBN kita, berperan sangat efektif dan fleksibel dalam mengelola kemerosotan di masa pandemi di mana ekonomi melemah atau bahkan hampir ambruk ketika semua aktivitas terhenti akibat pandemi", ungkap Menkeu.


Menkeu memaparkan bahwa Pemerintah pun berkomitmen melakukan strategi reformasi struktural secara komprehensif untuk meningkatkan produktivitas, investasi, dan daya saing ekspor dalam rangka terus memacu momentum pertumbuhan.


Hal itu dilakukan antara lain melalui pengesahan sejumlah regulasi omnibus law seperti UU Cipta Kerja, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) serta UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).


Menurut Menkeu, reformasi sektor keuangan juga menjadi prasyarat untuk mewujudkan ekonomi yang dinamis, kuat, independen, berkelanjutan, dan berkeadilan. Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS melalui institusi KSSK pun berkolaborasi dan berupaya menjamin terwujudnya stabilitas sektor keuangan.


Tak ketinggalan, Menkeu menyebut sektor keuangan syariah juga terus diperkuat. Termasuk, integrasi teknologi keuangan digital untuk mengakselerasi inklusi keuangan sekaligus melindungi konsumen. Selain itu, revitalisasi industri juga menjadi bagian strategi Pemerintah sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.


"Semua ini tak lain demi mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat yang adil dan merata", pungkasnya.(*)