Menko Polhukam Pastikan tidak ada Larangan Membuka Hasil Autopsi Brigadir J ke Publik
Pemakaman ulang jenasah Brigadir J secara kedinasan kepolisian. dok. ist.
EmitenNews.com - Tidak ada larangan untuk membuka hasil autopsi ulang jenasah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, atau Brigadir J. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, anggapan dibukanya hasil autopsi hanya melalui perintah pengadilan adalah keliru. Ia mendukung dibukanya hasil autopsi itu, sejalan dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginginkan penuntasan kasus polisi tembak polisi itu, berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel.
"Ada yang mengatakan hasil autopsi itu hanya boleh dibuka atas perintah hakim, menurut saya itu tidak benar. Hasil autopsi harus dibuka kalau diminta oleh hakim, tapi kalau tidak diminta, tidak dilarang, untuk dibuka," kata Mahfud kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (29/7/2022).
Dalam hukum ada tiga bentuk aturan. Pertama, soal keharusan, kedua soal kebolehan dan ketiga soal larangan. Artinya, saat hasil autopsi dibuka kalau pengadilan meminta, maka itu dibolehkan disiarkan ke publik.
"Apalagi ini menjadi perhatian umum, perlunya autopsi kedua ini karena autopsi pertama diragukan oleh publik dan oleh keluarga," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Selain itu, menurut Mahfud, Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah memerintahkan membuka tabir kematian Brigadir J dengan terang, transparan dan independen. Oleh karena itu, dia menekankan, hasil autopsi ulang menjadi salah satu validasi yang nantinya akan dibuka supaya publik tahu.
Hasil autopsi yang menjadi rahasia publik, seperti penyakit menular sesuai Undang-Undang Kesehatan. Namun apabila autopsi ulang dilakukan untuk bukti di pengadilan, itu boleh dilakukan.
"Yang tidak boleh itu misalnya kalau orang sakit menular, jangan disiarkan. Sakit ini jangan disiarkan atas permintaan yang bersangkutan. Brigadir J ini kan bukan orang sakit. Ini orang diduga menjadi korban kejahatan. Jadi boleh itu dibuka ke publik," tegas politikus PKB tersebut.
Seperti diketahui pengungkapan kasus kematian Brigadir J masih menunggu hasil forensik yang diperkirakan rampung dalam dua bulan. Proses itu sejalan dengan tim independen dilakukan Komnas HAM yang hingga kini masih melakukan pemeriksaan barang bukti termasuk pihak diduga mengetahui perkara tersebut.
Tim dokter forensik memperkirakan hasil pemeriksaan autopsi ulang rampung dalam kurun waktu empat sampai delapan minggu. Sampel dari jenazah Brigadir J saat ini diteliti di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Ketua tim dokter forensik, Ade Firmansyah Sugiharto mengatakan, untuk meyakinkan keluarga bahwa tim forensik bekerja independen dan imparsial dua orang perwakilan keluarga dari latar belakang medis diikutsertakan.
Dua perwakilan keluarga itu, Bidan Herlina Hidayah Lubis dan dokter spesialis Martina Rajagukguk yang diperbolehkan masuk dalam ruangan autopsi untuk mengawasi secara langsung. Menurut Ade, dalam autopsi ulang jenazah Brigadir J itu mengajak perwakilan keluarga. Tim dokter forensik juga diawasi Komnas HAM dan Kompolnas.
"Kita juga dalam bekerja sangat patuh terhadap kode etik dokter, keahlian dan profesionalisme serta diawasi oleh pakar forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Universitas Udayana dan Universitas Andalas," kata Ade Firmansyah Sugiharto, di RSUD Sungai Bahar, Jambi. ***
Related News
Indonesia, Tantangan Pemberantasan Korupsi Butuh Komitmen Pemerintah
Dari CEO Forum Inggris, Presiden Raih Komitmen Investasi USD8,5 Miliar
Menteri LH Ungkap Indonesia Mulai Perdagangan Karbon Awal 2025
Polda Dalami Kasus Kabag Ops Tembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan
Ini Peran PTPP Dalam Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Jelang Nataru
Keren Ini! Rencana Menaker, Gelar Bursa Kerja Setiap Pekan