EmitenNews.com - Transformasi PT PLN (Persero) melalui pembentukan holding dan subholding PLN yang sekarang dilakukan oleh pemerintah bukan untuk meliberalisasi sektor kelistrikan nasional. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan langkah itu merupakan bentuk dari transformasi perusahaan listrik negara. Pasalnya, saat ini seluruh dunia sedang dihadapkan pada ketidakpastian rantai pasok, yaitu rantai pasok yang terganggu.

"Transformasi PLN ini bukan berarti yang sering kadang kadang dipikirkan oleh banyak pihak seakan-akan kami mau melindungi liberalisasi kelistrikan nasional. Tidak," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/1/2022).


Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, pemerintah sedang berusaha merapikan peta jalan energi karena Indonesia mempunyai pasar besar dan sumber daya alam yang luas.

"Kami mau mentransformasi untuk memastikan pelayanan kelistrikan buat masyarakat lebih baik, sehingga ditargetkan oleh pemerintah listrik masuk desa juga dipastikan sesuai target," katanya.


Pembentukan holding dan subholding PLN juga untuk memastikan penciptaan listrik yang bersumber dari fosil atau sumber-sumber energi terbarukan bisa mendukung agenda besar Indonesia dalam mencapai target netralitas karbon pada 2060.

Menteri Erick menargetkan transformasi di tubuh PLN ini bisa rampung pada 2022. Dia mengatakan enam bulan sebelum akhir tahun akan diadakan virtual calling seperti yang pernah dilakukan pada Pelindo. "Full transisi kami harapkan pada 2025, kalau bisa lebih cepat 2024."

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa transformasi itu membuat perseroan harus berubah dari sebelumnya organisasi lambat dan proses bisnis yang kompleks menjadi suatu organisasi yang lincah dan dinamis.


Dengan begitu manajemen mampu mengubah tantangan berupa transisi energi, disrupsi teknologi, krisis energi, dan energi baru terbarukan yang melimpah menjadi suatu kesempatan. ***