EmitenNews.com - Merger BUMN Karya tidak akan rampung sampai pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo berakhir 20 Oktober 2024. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyampaikan penggabungan tujuh BUMN bidang karya itu, bakal dilanjutkan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Yang juga menjadi PR pemerintahan mendatang adalah peleburan BUMN farmasi, investor untuk BSI.

Sejauh ini, proses penyelesaian merger tersebut sudah dalam tahap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, kemungkinan besar tidak akan rampung dalam waktu dekat. Pasalnya, transisi pemerintahan Prabowo-Gibran yang sebentar lagi atau tepatnya pada 20 Oktober mendatang.

Seperti diketahui merger BUMN Karya menjadi satu dari empat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kemungkinan besar belum dapat diselesaikan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024.

Dalam konferensi pers peresmian Mandiri Digital Tower di Jakarta, Rabu (18/9/2024), Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, dari 88 PSN mestinya 84 selesai. Yang belum itu Bank Syariah Indonesia (BSI), yang mengalami kesulitan mencari strategic partner, atau investor. Karena sudah terlanjur besar, tidak mudah bagi BSI mencari investor.

“Setelah BSI, adalah restrukturisasi BUMN Karya, dan BUMN Farmasi," kata Erick Thohir. 

Rencananya, Kementerian BUMN akan melebur tujuh BUMN Karya. Perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur itu, akan digabung menjadi tiga perusahaan.

Ke tujuh perusahaan karya tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero).

Selain merger BUMN Karya, restrukturisasi BUMN Farmasi dan pencarian investor PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) juga akan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. ***