EmitenNews.com - PDI Perjuangan tidak akan menarik para menterinya dari Kabinet Indonesia Maju. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan, menteri-menteri dari partainya terus bekerja profesional dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sikap politik Jokowi yang kini berbeda dengan PDIP, dipastikan tidak memengaruhi profesionalisme menteri-menteri dari partai berlambang banteng tersebut. 

 

"Jadi menteri di PDIP tetap bertanggung jawab bagi bangsa dan negara, karena tugasnya sebagai pembantu presiden RI, siapa pun itu presidennya," kata Hasto Kristiyanto di sela-sela rapat konsolidasi dan pengesahan Tim Pemenangan Daerah (TPD) capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023). 

 

Para menteri asal PDIP yang memperkuat kabinet Presiden Jokowi, antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini. Lainnya, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

 

Hasto Kristiyanto menampik menteri-menteri kader PDIP menerima tekanan saat menjalankan tugas. Namun, Hasto tak memungkiri kemungkinan mulai munculnya rasa tidak nyaman para menteri PDIP, mengingat Presiden Jokowi sudah memiliki haluan yang berbeda. "Tekanan-tekanan tidak ada. Kalau ada batin yang kurang pas, mungkin, hehe. Tapi kami berpolitik secara dewasa."

 

PDIP sudah banyak mengalami pasang surut dan makan asam garam dalam dunia politik. Oleh karena itu, apa pun yang terjadi, PDIP akan bersikap dewasa ketika muncul gelombang-gelombang politik secara mendadak. Bagi PDIP dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini sebagai bentuk ujian. 

 

"Ibaratnya ini ujian naik kelas, ujian mental spiritual, ujian terhadap soliditas partai, ujian terhadap konsistensi dalam semangat juang, khususnya amanat reformasi. Ini semua ujian-ujian bagi kami, dan kami tanggapi dengan semangat," jelas Hasto Kristiyanto. 

 

Isu bahwa PDIP akan menarik seluruh menterinya dari kabinet Jokowi mengemuka di masyarakat. Pasalnya, Presiden Jokowi sudah berbeda haluan dengan parpool yang dipimpin ketua umum Megawati Soekarnoputri itu, sehingga logis kalau mereka ditarik sekalian dari KIM. ***