EmitenNews.com - Aspek Environmental, Social and Governance (ESG) semakin atraktif diimplementasikan oleh perusahaan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan kepada investor dan publik. Hal ini selaras dengan langkah transisi energi di Indonesia dalam mengurangi emisi karbon, serta menjadi langkah pencapaian netral karbon atau Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2060. Guna mendukung target pemerintah ini, MetaVerse Green Exchange (MVGX) mengembangkan sistem pertukaran karbon berbasis blockchain yang rencananya akan dikembangkan di Pasar Indonesia yang telah dijalankan di negara lain.

MVGX adalah penyedia jasa digital green pertukaran berlisensi dan diatur oleh Monetary Authority of Singapore (MAS). Perusahaan ini merupakan perusahaan teknologi finansial terkemuka yang menyediakan solusi Carbon as a Service end to end, didukung oleh platform pertukaran aset digital berlisensi dan berteknologi termutakhir.


Rencananya, perdagangan karbon (carbon trading atau bursa karbon) akan diimplementasikan di 2023 sebagai bentuk pendalaman pasar yang sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Bo Bai, Executive Chairman dan Co-Founder MVGX,  menyebutkan MVGX  membangun ekosistem sistem perdagangan karbon yang aman dan patuh di seluruh dunia untuk memberdayakan dan memungkinkan bisnis dan pemerintah mencapai tujuan keberlanjutan mereka.

MVGX memanfaatkan teknologi blockchain yang menawarkan catatan kinerja semua proyek ramah lingkungan secara transparan dan tahan rusak terkait dengan kredit yang tercantum pada infrastruktur pertukarannya. “Blockchain berpotensi digunakan di ekonomi hijau untuk mendorong bisnis keberlanjutan yang berbasis ESG. Blockchain memungkinkan investor melacak dampak dari investasi mereka yang bermanfaat untuk lingkungan karena blockchain memudahkan perusahaan mengakses transparansi transaksi,” ujar Bai.


Perihal pengembangan bursa karbon, MVGX juga menjalin kemitraan dengan Oracle NetSuite untuk mengembangkan sistem keuangan perusahaan dan perencanaan sumber daya perusahaan (ERP/ Enterprise Resource Planning) karbon terintegrasi  yang memungkinkan lebih banyak akuntabilitas dalam keuangan hijau. “Sistem ini merupakan yang pertama kali tersedia di global,” ucap Bai.

Penerapan Nationally Determined Contributions (NDCs) dari Perjanjian Paris tentang perubahan iklim itu menjalin komitmen global agar mengurangi emisi karbon di setiap negara. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui NDC untuk periode 2020-2030.

Bai menyebutkan blockchain dapat memisahkan kepemilikan karbon nasional dari kepemilikan komersial, yang sangat berguna mengingat banyak perusahaan dan organisasi sekarang ingin menjadi netral karbon. “Namun, ketika mereka membeli kredit karbon, mereka bertujuan untuk mendorong agenda keberlanjutan mereka daripada hanya sekedar pencapaian NDC.


Dengan demikian, dengan memisahkan kepemilikan nasional dan komersial, kredit karbon dapat diperdagangkan antara negara dan korporasi secara lebih efisien, membawa lebih banyak aliran modal bagi negara-negara sekaligus memungkinkan korporasi mencapai tujuan keberlanjutan mereka.

Hal ini akan memberikan jaminan maksimal kepada pembeli dan penerbit atas integritas kredit karbon yang terdaftar di pasar modal domestik. Kredit karbon ini akan disertifikasi sesuai Gold Standard yang diakui secara internasional untuk validasi jejak karbon sesuai Verifikasi Jejak Karbon ISO 14064-1:2018 dan Verifikasi Netralitas Karbon PAS 2060.

Michael Sheren, Presiden MVGX dan mantan Penasihat Senior Bank of England serta mantan Ketua Bersama Kelompok Studi Keuangan Berkelanjutan G20, menjabarkan Indonesia sebagai negara untuk sepertiga dari hutan hujan dunia ini telah membuat langkah berarti dalam upaya mitigasi deforestasi.