Muhammadiyah Tahan Diri Soal Pemberian Izin Tambang untuk Ormas Islam
Muhammadiyah angkat bicara soal pemberian izin organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).
EmitenNews.com - Muhammadiyah angkat bicara soal pemberian izin organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Ormas Islam terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama (NU) ini tampak menahan diri, apalagi belum ada tawaran resmi dari pemerintah.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan itu merupakan wewenang Pemerintah.
“Kemungkinan Ormas Keagamaan mengelola tambang tidak otomatis, karena harus memenuhi persyaratan,” jelas Mu’ti seperti dilansir di laman Muhammadiyah.id.
Mu’ti juga menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pembicaraan Pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang.
“Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama,” jelas Mu’ti.
Mu’ti juga menekankan bahwa Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan juga negara.(*)
Advertorial
Related News
Soal Kebocoran Data NPWP, Presiden Perintahkan Mitigasi Secepatnya
Di ISEI, Presiden Ungkap Freeport tak Bisa Lagi Sembunyikan Data Emas
Anindya Bakrie Undang Mendag ke Acara Sarasehan Kadin
Buka Kongres ISEI, Presiden Ungkap Tiga Smelter Beroperasi Pekan Depan
Presiden Resmikan Tol Solo-Yogyakarta Seksi I, Telan Biaya Rp5,6T
Pamitan, Ma'ruf Amin Berharap Tugasnya Sebagai Wapres Khusnul Khotimah