EmitenNews.com - Rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mendapat kritikan berbagai pihak. Ekonom Universitas Paramadina, Dr. Wijayanto Samirin, misalnya, melihat langkah pemerintah menaikkan PPN dan memangkas anggaran program makan bergizi gratis (MBG) menjadi sinyal bahwa kondisi fiskal Indonesia sedang berat.


Latarbelakang rencana kenaikan PPN menjadi 12% adalah ketika ada inidikasi pertama, Awal November lalu Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyerukan agar menteri-menteri menghemat pengeluaran perjalanan dinas.


"Padahal itu hanya tinggal 1,5 bulan dari berakhirnya jabatan Jokowi sebagai Presiden RI. Menghemat pun pasti hanya sekitar Rp 1 triliun saja. Tapi karena disampaikan, artinya fiskal RI Memang sedang berat," papar DR Wijayanto dalam Webinar “PPN 12% : Solusi atau Beban Baru?” yang digelar Universitas Paramadina dan Indef pekan ini.


Kedua, Menkeu kemudian mengumumkan bahwa penerimaan pajak nasional hingga Okt 2024 turun 0,4% dibandingkan periode sama pada 2023. "Jadi, mungkin tax ratio Indonesia yang pada 2023 sudah rendah hanya 10,22% akan lebih rendah lagi pada akhir 2024 menjadi 9 koma sekian persen saja," hitung Wijayanto.


Pada bulan yang sama, Prabowo di China mengatakan untuk program Makan Bergizi Gratis, China akan memberi pinjaman. Itu menunjukkan memang situasi fiskal amat berat. Anggaran MBG pun kini diturunkan menjadi hanya Rp10,000/anak dari semula Rp15.000. BPJS pun mengabarkan akan defisit 20 triliun pada 2024. PHK juga banyak terjadi.


Lalu ada berita 72.000 kontainer tekstil China diselundupkan dalam 5 tahun terakhir. Wijayanto menghitung ada rugi pajak Indonesia sekitar Rp46 triliun dan potensi kehilangan pajak sebesar Rp350 triliun dari 72.000 kontainer. Hal itu yang melumpuhkan sektor tekstil dalam negeri.


Secara fiskal, belanja negara melejit tapi pada saat sama penerimaan stagnan. Tax rasio berpotensi turun karena ada penyelundupan, deindustrialisasi dst. Dampaknya, Utang melejit. Sudah hampir mencapai Rp8500 Triliun. 90% nya adalah utang SBN, itu belum termasuk utang BUMN Rp1.600 triliun.


Biaya bunga 2025 yang akan dibayar sudah Rp553 triliun, dua kali dari angka belanja modal. DSR (Debt Service Ratio) pun mencapai 45%., jauh di atas angka yang dianggap aman yakni30%.


Menurut Wijayanto berbagai permasalahan ini muncul disebabkan oleh kebijakan ekonomi kita yang inkonsisten. "Kebijakan fiskal amat populis jika terkait penerimaan pajak yang mirip penganut ekonomi liberal di mana pajak serendah mungkin. Tapi ketika masuk wilayah spending, Indonesia seperti penganut sosialisme, ada bansos, apa-apa ditanggung pemerintah, ada bermacam subsidi,BLT dst," kritiknya.


Hal-hal itu yang menyebabkan fiskal kita kesulitan, dengan biaya bunga yang terus naik, cicilan pokok juga naik, sementara penerimaan negara naik relatif stagnan. DSR juga cenderung tinggi.


Tax Ratio Indonesia rendah karena tax rate yang belum optimal, deindustrialisasi dan dominasi sektor informal, maraknya underground economy, GCG pajak yang rendah, insentif pajak berlebih untuk sektor tertentu.


Oleh sebab itu menurut dia menaikkan tarif pajak saja tidak akan memadai untuk mewujudkan fiskal yang berkelanjutan. Perlu pendekatan yang lebih komprehensif.


Wijayanto melihat kondisi fiskal Indonesia 2024 sangat menantang dan berpotensi berlanjut di 2025-2026. Pada saat yang sama daya beli masyarakat menurun. Pertumbuhan melambat dan dunia usaha alami kesulitan. Karenanya ia mengingatkan kebijakan terkait PPN tidak boleh terlepas dari kebijakna fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya.


"Jika UMP 2025 diputuskan naik 6,5%, maka pemerintah harus berkomitmen untuk memprioritaskan kenaikan penerimaan PPN sekitar 70-80 T untuk program sosial kemasyarakata seperti bansos,/BLT, MBG, subsidi BPJS kesehatan dan lain-lain," tegasnya.


Selain itu belanja pemerintah, termasuk infrastruktur, alutsista, dan Perdin perlu dipangkas. Juga menerapkan pajak underground economy, memberantas penyelundupan, korupsi perpajakan, dan memberi sanksi keras kepada pengemplang pajak. Mengakhiri insentif pajak berlebih yang dinikmati oleh sektor dan kelompok tertentu.(*)