EmitenNews.com - Mari kenali langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19, sekaligus menggenjot perekonomian. Pemerintah menyiapkan kerangka kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau disebut Game Changer. Tiga poin utama dalam kerangka kebijakan tersebut adalah intervensi kesehatan, survival and recovery kit dan reformasi struktural. PEN akan terus dilakukan dengan angle utama memperkuat konsumsi masyarakat.

 

Saat menjadi pembicara dalam Diskusi Panel Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Ballroom Hotel Shangrila Surabaya, Kamis (1/4/2021), Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan, Game changer yang pertama adalah intervensi kesehatan. Vaksinasi gratis adalah salah satu bentuknya. Kedua, APBN akan tetap fleksibel menjadi alat pemulihan ekonomi. 

 

“Yang ketiga, reformasi struktural, undang-undang cipta kerja, penyediaan lapangan kerja, lalu kalau sekarang kita membuat berbagai macam reformasi itu tujuannya supaya Indonesia menjadi lebih baik di masa akan datang,” katanya.

 

Selain Wamenkeu, pada acara tersebut hadir pula narasumber lain yaitu Fathan Subchi Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Destry Damayanti Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Heru Kristiyono Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

 

Pemerintah pun memberikan dukungan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi. Selain subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non KUR,  Pemerintah juga menyediakan penjaminan bagi perbankan untuk pinjaman UMKM dan korporasi. Semua itu kata Suahasil, adalah bantalan yang disiapkan pemerintah supaya kegiatan ekonomi ada confidence baru. 

 

“Intinya, pengusaha confidence untuk meminjam ke bank, bank confidence untuk menyalurkan kredit, dijamin oleh pemerintah. Berikutnya, pajak akan memberikan seperangkat insentif usaha. Insentif untuk mendukung cash flow, supaya kegiatan ekonomi bergulir lagi,” kata Wamenkeu.

 

Dalam konteks tersebut, PEN akan terus dilakukan dengan angle utama memperkuat konsumsi masyarakat. Ini berarti PEN akan digelontorkan terus untuk memperbaiki konsumsi masyarakat, memperkuat dan mendorong konsumsi pemerintah, serta mendorong investasi sektor publik.

 

Untuk itu, kata Suahasil Nazara, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), melakukan sinergi otoritas fiskal, moneter, legislatif dan juga masyarakat. “Itu kunci penting bagi pengusaha, dunia usaha yakin bahwa kami dari otoritas fiskal, moneter, legislatif dan juga masyarakat memperhatikan terus kondisi ekonomi dan selalu berupaya mencari yang terbaik. Salah satu bentuknya, sosialisasi yang kita lakukan hari ini.” ***