EmitenNews.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyusun rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur 2023. Sebagian besar masih didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN utamanya akan dikerahkan untuk pembangunan kawasan perkantoran dan perumahan.

Dalam paparan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, Kamis (17/2/2022), Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan mengatakan, yang akan dibiayai APBN antara lain, istana, kantor pemerintahan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.


Proyek infrastruktur lain yang dapat alokasi APBN yakni jalan tol, jalan non-tol, simpul konektivitas, dan infrastruktur pendukung.

Selain APBN, pembiayaan ibu kota baru juga mengandalkan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Beberapa proyek yang bakal didanai APBN dan KPBU di antaranya fasilitas masyarakat dan aset lingkungan.


Di samping APBN dan KPBU, pemerintah bakal meminta bantuan pendanaan swasta untuk sejumlah proyek, seperti di sektor energi/kelistrikan dan telekomunikasi. Untuk pertahanan dan keamanan mostly akan dibiayai oleh APBN, antara lain untuk lahan, sarpras hankam (TNI, Polri, BIN), dan penyajian KIPP tahap 1A dan 1B.

Sementara oti Ketua DPR Puan Maharani menuturkan, masih banyak rincian yang harus dibahas dan dikerjakan dalam rangka perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara baru. Politikus PDI Perjuangan ini meminta pemerintah mengerjakan rincian IKN dengan seksama. Yaitu terkait masalah anggaran, pembangunan dan proses transisi aparatur sipil negara ke ibu kota baru.

"Mulai dari anggarannya, pengerjaannya, proses transisinya ASN pindah bekerja di sini, dan sebagainya," ujar Puan Maharani saat meninjau lokasi pembangunan IKN di Kalimantan Timur, Kamis (17/2/2022).


Puan meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan seluruh bangsa dalam proyek IKN. Menurutnya perlu sinergi dan koordinasi seluruh unsur, dari elemen eksekutif juga legislatif. Jangan diputuskan satu pihak saja. Dengan begitu kata putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini, rakyat dari awal juga sudah merasakan bahwa IKN Nusantara ini adalah milik kita bersama, bukan hanya urusan membangun gedung pemerintah. ***