EmitenNews.com - Pemerintah bakal memiskinkan para pelaku mafia tanah. Mafia tanah yang telah merugikan masyarakat dan negara berhasil dikenai pasal pemiskinan untuk pertama kalinya. Yaitu, pada kasus tindak pidana pertanahan yang terjadi di Dago Elos, Kota Bandung, Jawa Barat. Total kerugian dalam kasus tersebut mencapai Rp3,65 triliun.

Dalam keterangannya yang dikutip Senin (18/11/2024), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Sebelumnya, sudah diungkap oleh Agus Harimurti Yudhoyono, saat masih menjabat Menteri ATR/BPN, pada 18 Oktober 2024.

"Yang bersangkutan sudah dinyatakan trouble dan tindak pidana murninya sudah terbukti, sudah divonis 3,5 tahun dan ditindaklanjuti dengan tindak pidana pencucian uang," ungkap Nusron Wahid dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

Nusron Wahid memastikan, tindak lanjut kepada tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini merupakan langkah maju untuk memberikan efek jera bagi mafia tanah.

"Langkah maju,mafia tanah sudah berhasil dilakukan TPPU dan sudah terbukti nanti akan di-tracing aset-aset kekayaan yang bersangkutan dan akan disita ke negara selanjutnya kalau memang merugikan masyarakat akan dikembalikan ke masyarakat untuk mengganti rugi masyarakat," terangnya.

Pengungkapan tindak lanjut terhadap kejahatan pertanahan ini dikatakan Nusron sesuai dengan asas hukum, yaitu in criminalibus probationes bedent esse luce clariores atau dapat diartikan dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya atau seterang cahaya.

"Bukti-bukti sudah jelas, kalau tidak ada bukti yang lengkap, jelas, kami tidak berani mengekspos, karena ini masalah kriminal," kata politikus Partai Golkar ini.

Menteri Nusron mengucapkan terima kasih kepada pihak Kepolisian khususnya Polda Jabar. “Ini betul-betul langkah yang baik. Kami berharap ini menjadi efek jera bagi yang menjadi pelaku tindak pidana kejahatan pertanahan, karena sudah sangat meresahkan."

Kasus tindak pidana pertanahan di Dago Elos telah diungkapkan pada 18 Oktober 2024 oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang saat itu menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Kasus tersebut dilakukan dengan modus operandi pemalsuan surat dan/atau memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik.

Lokasi objek bidang tanah yang menjadi persoalan ini merupakan bagian wilayah metropolitan dan salah satu wilayah strategis, sehingga total kerugian yang berhasil diselamatkan pada tindak pidana kejahatan pertanahan mencapai Rp3.603.335.000.000. ***