EmitenNews.com - Pemerintah akan menyerap beras petani hingga April 2025 sebesar 3 juta ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia surplus beras sebesar 2,9 juta ton hingga Maret 2025. Diproyeksikan pada April 2025 stok beras akan mencapai 4 juta ton. Ia berharap, rencana penyerapan hasil produksi petani dapat berjalan baik.

"Kita sudah sepakat menyerap beras sampai April 2025, itu 3 juta ton, sebagaimana arahan Bapak Presiden sebelum bertolak ke India dan kita tindak lanjutnya hari ini, sudah sepakat," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Presetyo Adi menyebut, stok beras di gudang Bulog mencapai 1,9 juta ton hingga 2 juta ton.

Dengan penyerapan 3 juta ton, kata Arief, dalam empat bulan ke depan Indonesia akan memiliki 5 juta ton beras.

"Kita semua sepakat mengamankan 3 juta ton segera. Jadi stok Bulog hari ini 1,9 sampai 2 juta ton dan perintahnya adalah serap 3 juta ton. Jadi 5 juta ton ini akan ada di Bulog dalam waktu 3-4 bulan ke depan," ucap Arief.

Kementerian Pertanian dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) telah sepakat untuk menurunkan derajat sosoh atau tingkat terlepasnya lapisan kulit dari butir beras, dari 100 persen menjadi 95 persen.

"Derajat sosoh yang 100 persen kita turunkan ke 95 persen, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog," kata Arief.

Perum Bulog mendapat anggaran sebesar Rp16 triliun untuk menyerap 3 juta ton setara beras dalam tiga bulan ke depan.

"Anggarannya dari APBN sudah diputuskan dari Bapak Presiden, standby dana kita Rp16 triliun cukup untuk penyerapan 3 juta," ujar Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono.

Penyerapan ini akan dibagi dalam beberapa kategori seperti gabah kering panen (GKP) dan juga beras. Untuk jumlah secara pasti terkait dengan proporsinya akan dibahas kemudian.

Yang pasti, Bulog telah siap untuk menjalankan penugasan yang diamanatkan oleh pemerintah. Bulog juga tidak bekerja sendirian, tetapi melibatkan berbagai lembaga terkait seperti BUMN, TNI, Bapanas, Kementerian Perdagangan dan lainnya. ***