EmitenNews.com - Meski tidak menetapkan status Bencana Nasional, pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penanganan tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) demi memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung lokasi bencana pada 1 Desember untuk memastikan negara hadir. Kepala Negara juga memimpin koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan BUMN.

“Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai (DSP),” ujar Pratikno dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Seluruh lembaga diinstruksikan Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital.

Selain itu, Menko PMK juga menjelaskan bahwa struktur komando terus diperkuat melalui posko terpadu di provinsi dan kabupaten yang didukung BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait. Sistem distribusi logistik dipastikan berjalan cepat untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terputus aksesnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK menerangkan bahwa pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sangat lebat hingga akhir tahun yang disampaikan BMKG. Langkah mitigasi disiapkan untuk menekan risiko lanjutan di daerah rawan.

“Berikutnya pemerintah juga terus waspada dan siap siaga, BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua,” ujar Menko PMK.

Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah mulai menata fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan target 100 hari dan rencana kerja satu tahun. Menko PMK menyampaikan bahwa publik diharapkan dapat mengawasi capaian secara terukur.

“Untuk fase tata kelola rehab-rekon juga sudah dikoordinasikan. Lead agency untuk fase tanggap darurat sekarang ini tetap BNPB. Fase rehab rekon telah mulai dipersiapkan," jelasnya.

Targetnya, dalam 100 hari dan timeline satu tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya.

Dalam momen tersebut, Menko PMK juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penanganan di lapangan. Menko Pratikno menegaskan bahwa peningkatan respons terus dilakukan setiap jam dan setiap menit.

“Tapi instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh K/L, TNI, Polri, BNPB agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, percepatan dan peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi solidaritas dari seluruh warga negara Indonesia yang ikut berkontribusi untuk membantu sesama anak bangsa,” ujarnya.

Di momen tersebut, Pratikno menyampaikan duka cita mendalam kepada korban yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.

“Duka ini adalah duka kita bersama, duka kita sebangsa dan setanah air,” pungkasnya.(*)