Pemerintah Pastikan Pasokan BBM Cukup, Bahkan Bila Diperlukan Tambah 10 Persen
EmitenNews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati terus melakukan pemantauan langsung terkait ketersediaan dan distribusi BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan-bakar umum (SPBU).
"Kita mengantisipasi permintaan BBM yang meningkat karena kegiatan ekonomi yang juga meningkat. Insyaallah untuk bulan Ramadan dan Idulfitri juga cukup. Bahkan kalau diperlukan ditambah 10%," kata Arifin saat meninjau ke SPBU 63.706.01 di Kecamatan Astambul, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis.
Menteri ESDM menyoroti pasokan dan konsumsi BBM bersubsidi jenis solar harus diperuntukkan secara tepat sasaran. Menurutnya pemerintah memprioritaskan kendaraan-kendaraan yang memang berhak mendapatkan solar subsidi. "Seharusnya mereka yang tidak berhak mendapatkan solar subsidi tidak menikmatinya biar tepat sasaran," imbaunya.
Arifin memahami peralihan konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi akibat adanya disparitas harga yang tinggi dengan BBM non-subsidi. Ia pun membandingkan harga produk BBM dari Pertamina.
"Bandingkan saja Pertamina Dex (non-subsidi) dengan Biosolar (bersubsidi) sekarang bedanya sekitar Rp. 8.000 per liter. Cukup jauh bedanya. Akibatnya masyarakat yang seharusnya dapat (BBM subsidi) malah tidak kebagian," jelasnya.
Salah satu faktor yang membentuk adanya disparitas harga adalah gangguan suplai minyak global akibat minyak-minyak Rusia diembargo tidak boleh keluar sehingga terjadi ketidakseimbangan suplai sehingga harga minyak dunia tinggi dan susah didapat.
Arifin menilai harga BBM di Indonesia merupakan salah satu yang termurah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. "(Harga BBM) Negara ASEAN, tinggi-tinggi, bisa dua sampai tiga kali lipat," ujarnya.
Guna melalukan pengendalian penjualan BBM subsidi terutama solar, Pemerintah mengambil langkah tegas bagi siapapun yang menyelewengkan penggunaan BBM subsidi.
"Kami akan mendisplinkan itu, terutama truk-truk dari perusahaan tambang. Melalui Direktorat Mineral dan Batubara, kami akan mengimbau mereka untuk tidak menggunakan BBM subsidi, jika tidak dihiraukan akan kami berikan tindakan tegas," jelas Arifin.
Selain itu, Pertamina juga mulai membagikan dan mewajibkan pembelian solar bersubsidi dengan kartu kendali. Nantinya, kartu kendali akan digunakan untuk mencatat pembelian solar bersubsidi.
Pada kartu tersebut tercantum nomor polisi kendaraan dan jenis kendaraan. Setiap pembelian solar bersubsidi di SPBU, petugas akan mencatat jenis kendaraan, nomor polisi, serta jumlah pembelian. Melalui kartu kendali ini harapannya mampu mendistribusikan BBM bersubsidi tepat sasaran.(fj)
Related News
Dari CEO Forum Inggris, Presiden Raih Komitmen Investasi USD8,5 Miliar
Menteri LH Ungkap Indonesia Mulai Perdagangan Karbon Awal 2025
Polda Dalami Kasus Kabag Ops Tembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan
Ini Peran PTPP Dalam Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Jelang Nataru
Keren Ini! Rencana Menaker, Gelar Bursa Kerja Setiap Pekan
JK Apresiasi Pembangunan Gedung Baru 15 Lantai FEB Unhas