Pemerintahan Prabowo Ambil Langkah Efisiensi, ini Konsekuensinya
:
0
Ekonom mengingatkan konsekuensi kebijakan efisiensi terhadap ekonomi nasional, mulai dari sisi produktivitas hingga penyerapan tenaga kerja.
EmitenNews.com - Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk mengambil langkah efisiensi guna mengantisipasi keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program-program pemerintah di tahun 2025. Namun ekonom mengingatkan konsekuensi kebijakan efisiensi ini terhadap ekonomi nasional, mulai dari sisi produktivitas hingga penyerapan tenaga kerja.
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama, menyampaikan hal tersebut dalam Diskusi Publik, Senin (29/1/2025). Diskusi tersebut membahas "100 Hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan?"
"Langkah efisiensi akan menimbulkan konsekuensi berkurangnya permintaan barang dan jasa. Implikasinya pada penawaran, produktivitas dan penyerapan tenaga kerja dan ini akan berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto sektoral," kata Riza.
Perintah efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Yaitu, tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Efisiensi itu meliputi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun. Selain itu, efisiensi Transfer ke Daerah sebesar Rp50,95 triliun.
Menurut Riza, efisiensi anggaran perlu juga dialihkan ke sektor yang memiliki daya dorong kuat terhadap produktivitas dan perekonomian. Belanja APBN juga perlu diarahkan ke kegiatan yang lebih produktif, bukan ke bantuan sosial yang habis dikonsumsi.
"Pembiayaan MBG (Makan Bergizi Gratis, red) misalnya, dapat dilakukan dengan menggandeng pihak swasta dan lembaga filantropi, sehingga beban APBN tidak begitu berat. Pembiayaan MBG juga dapat dikolaborasikan dengan kegiatan yang sudah ada dan memiliki output searah," ujar Riza.
Ia mencontohkan program yang sudah ada, misalnya program penurunan stunting. Termasuk dalam program peningkatan kesehatan dan pendidikan.
"Di sini diperlukan exit programm dari berbagai program bantuan sosial agar penerima manfaat bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan. Sehingga, dana dari efisiensi bisa disalurkan juga ke program lain untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Riza mengakhiri penjelasannya.(*)
Related News
Pegadaian Bayar Kupon Obligasi, dan Sukuk Mudharabah, Cek Rinciannya
Bidik Pendapatan USD44 Juta per Tahun, Ini Optimisme Oman GMF Technic
Kejar Sisa Target Rp500 Triliun Pajak 2026, DJP Siapkan Kebijakan Ini
ATL! Rupiah Sentuh Rp18.241 di Tengah Isu HSC, MSCI hingga Gibran
Dolar AS Menguat, Rupiah Terseok di Level Rp18.221 Pagi ini
Sinyal The Fed Bayangi Emas Dunia dan Domestik, Antam Turun Rp12.000





