Pemerintahan Prabowo Ambil Langkah Efisiensi, ini Konsekuensinya

Ekonom mengingatkan konsekuensi kebijakan efisiensi terhadap ekonomi nasional, mulai dari sisi produktivitas hingga penyerapan tenaga kerja.
EmitenNews.com - Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk mengambil langkah efisiensi guna mengantisipasi keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program-program pemerintah di tahun 2025. Namun ekonom mengingatkan konsekuensi kebijakan efisiensi ini terhadap ekonomi nasional, mulai dari sisi produktivitas hingga penyerapan tenaga kerja.
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama, menyampaikan hal tersebut dalam Diskusi Publik, Senin (29/1/2025). Diskusi tersebut membahas "100 Hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan?"
"Langkah efisiensi akan menimbulkan konsekuensi berkurangnya permintaan barang dan jasa. Implikasinya pada penawaran, produktivitas dan penyerapan tenaga kerja dan ini akan berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto sektoral," kata Riza.
Perintah efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Yaitu, tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Efisiensi itu meliputi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun. Selain itu, efisiensi Transfer ke Daerah sebesar Rp50,95 triliun.
Menurut Riza, efisiensi anggaran perlu juga dialihkan ke sektor yang memiliki daya dorong kuat terhadap produktivitas dan perekonomian. Belanja APBN juga perlu diarahkan ke kegiatan yang lebih produktif, bukan ke bantuan sosial yang habis dikonsumsi.
"Pembiayaan MBG (Makan Bergizi Gratis, red) misalnya, dapat dilakukan dengan menggandeng pihak swasta dan lembaga filantropi, sehingga beban APBN tidak begitu berat. Pembiayaan MBG juga dapat dikolaborasikan dengan kegiatan yang sudah ada dan memiliki output searah," ujar Riza.
Ia mencontohkan program yang sudah ada, misalnya program penurunan stunting. Termasuk dalam program peningkatan kesehatan dan pendidikan.
"Di sini diperlukan exit programm dari berbagai program bantuan sosial agar penerima manfaat bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan. Sehingga, dana dari efisiensi bisa disalurkan juga ke program lain untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Riza mengakhiri penjelasannya.(*)
Related News

Dalam Setahun Menteri Erick Thohir Tiga Kali Ganti Dirut Bulog

Ingatkan Danantara, Menkeu Bilang Jangan Bikin Efek Crowding Out

Menkeu-Banggar Sepakat Proyeksi Defisit Anggaran 2025 2,78 Persen PDB

Harga Emas Antam Hari ini Turun Rp4.000 per Gram

Pemerintah Naikkan Plafon KUR Perumahan Hingga Rp5M, Untuk UMKM

Tekan Potensi Curang, Pemerintah akan Terapkan Gas Melon Satu Harga