EmitenNews.com - Pemerintah memastikan penguatan pengawasan aktivitas ekspor impor kepada para pengusaha minyak mentah kelapa sawit. Industrialis CPO, dan turunannya harus memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar kepada negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku perlu mengingatkan hal tersebut, agar tidak terjadi lagi akal-akalan penghindaran pajak, yang merugikan negara.

Dalam keterangannya yang dikutip Rabu (10/12/2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan adanya temuan ekspor ilegal Fatty Acid Methyl Ester (FAME/Fatty Matter) oleh PT MMS pada awal November 2025. Pelanggaran itu, membuat potensi kerugian negara hingga Rp2,8 triliun.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025), Menkeu Purbaya mengatakan telah memanggil pengusaha FAME di seluruh Indonesia ke Jakarta. Kepada mereka dijelaskan soal aturan, seraya menekankan tak boleh lagi melanggar aturan. Jika tetap melanggar, yakinlah akan ada sanksi tegas.

"Siap-siap aja, kalau mau berbisnis terus ikut aturan kami. Kalau enggak, saya hajar mereka. Jadi setiap pelanggaran-pelanggaran itu, kami dapat nama-namanya," tegas Purbaya.

Pada Jumat (28/12/2025), Menkeu Purbaya telah memanggil 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis di sektor kelapa sawit. Pertemuan di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kemenkeu itu, dalam rangka Sosialisasi Kewajiban Perpajakan di Sektor Produk Kelapa Sawit dan Turunannya.

Kegiatan sosialisasi merupakan rangkaian upaya berkelanjutan Pemerintah untuk mendorong kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor yang menjadi salah satu penopang ekonomi nasional ini.

Dalam kesempatan itu, Purbaya memberikan pesan khusus kepada para pelaku usaha sawit dan turunannya terkait operasi gabungan Kemenkeu-Polri yang berhasil mengungkap penyelundupan produk turunan CPO pada awal November 2025.

Langkah tim gabungan itu bukan bertujuan menakut-nakuti pelaku usaha, melainkan memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, segera laporkan.

“Laporkan saya. Kita bereskan. Kami ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia," tegas Purbaya.

Pemerintah ingin menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Kebijakan fiskal akan diarahkan agar memberikan manfaat bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat penerimaan negara. Karena itu, para pengusaha diminta kerja samanya, untuk memaksimalkan kontribusinya bagi negara. ***